Uncategorized
BI dan Buah Simalakama
Oleh: Yunus Husein
Dalam budaya Indonesia dikenal pepatah ”bagai makan buah simalakama, dimakan ibu mati tak dimakan bapak mati”. Buah ini hanya ada dalam peribahasa atau khayalan dan tidak ada dalam dunia nyata.Peribahasa ini menunjukkan keadaan yang serbasalah.Pepatah ini digunakan untuk menunjukkan orang yang sedang menghadapi dua pilihan yang sulit.
Apa pun yang dipilih akan menyebabkan akibat [...]
Sang Pelapor dan Perlindungan Sanksi
Oleh: Yunus Husein
Sejarah perlindungan saksi di Indonesia tidaklah semenarik yang terjadi di Amerika Serikat. Karena itu perlindungan saksi belum secara drastis mengubah pandangan bangsa ini mengenai pemaknaan eksistensinya. Dalam beberapa jenis kasus, bahkan, persfektif masyarakat termasuk penegak hukum tentang saksi bahkan masih keliru.
Sejumlah kasus sempat menyeruak menyangkut keberadaan saksi di Indonesia diantaranya kasus Khairiansah Salman, [...]
PEMBERHENTIAN DIREKTUR BUMN
Oleh: Yunus Husein
Akhir-akhir ini terjadi pemberhentian beberapa anggota direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh Dewan Komisaris BUMN tersebut atas permintaan Menteri Negara BUMN. Pemberhentian Ali Herman Ibrahim sebagai Direktur Pembangkitan dan Energi Primer PT Perusahaan Listrik Negara misalnya, karena terganggunya pasokan batu bara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tanjung Jati B. Gangguan itu dapat [...]
PENGUATAN GOOD GOVERNANCE
Kebutuhan terhadap penerapan Good Governance (GG) atau tata kelola yang baik di Indonesia pada dasarnya dimulai sejak Indonesia merdeka. Namun, tekanan pentingnya penerapan GG semakin meningkat sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 1997. Krisis tersebut terjadi antara lain disebabkan baik sektor publik maupun sektor swasta belum menerapkan GG secara konsisten, khususnya belum [...]
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )HOT MONEY DAN PENCUCIAN UANG
Oleh: Yunus Husein
Di penghujung 2007 ini pasar finansial Indonesia diramaikan dengan masuknya hot money dari luar negeri dalam jumlah besar. Menurut statistik per November jumlah hot money yang dipakai membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebesar 42,69 Triliun atau 15,6 % dari total SBI sebesar Rp269,4 Triliun. Sementara ada Rp79 triliun yang dipergunakan membeli Surat Utang [...]
Kerugian Negara Dalam Tipikor
Oleh: Yunus Husein
Dari sejumlah pasal yang mengatur tindak pidana korupsi, hanya dua pasal yang mengatur tindak pidana korupsi (tipikor) yang merugikan keuangan negara, yaitu Pasal 2 dan 3 UU No 31/1999 dan perubahannya.
Walaupun hanya dua pasal, pasal ini sangat favorit dipakai untuk menjerat para pelaku korupsi yang secara keseluruhan telah menimbulkan kerugian negara hingga triliunan [...]
Payung Hukum Krisis
Oleh: Yunus Husein
KRISIS ekonomi yang terjadi pada 1997/1998 lalu memberikan pelajaran berharga sangat mahal. Biaya yangdikeluarkan untuk mengatasi krisis lebih dari Rp600 triliun, untuk membayar simpanan masyarakat yang ada di bank dan untuk merekapitalisasi bank-bank yang mengalami kegagalan.
Krisis ini menimbulkan situasi bagaikan memakan buah simalakama. Mengambil tindakan ataupun tidak mengambil tindakan mempunyai risiko yang [...]
Independensi Bank Sentral
Oleh: Yunus Husein
PENOLAKAN Komisi XI DPR terhadap dua calon Gubernur Bank Indonesia (BI) yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan peristiwa baru yang belum pernah terjadi dalam sejarah BI.
Masalah ini bertambah pelik karena Gubernur BI yang sekarang sedang berstatus tersangka.Penolakan ini merupakan kabar ”kurang baik” bagi pemerintah dan calon yang diajukan. Sebaliknya, penolakan ini [...]
PJK DAN TPPU
Oleh: Yunus Husein
Bank adalah lembaga kepercayaan masyarakat yang memiliki kedudukan dan peranan penting dalam sistem perekonomian suatu negara, sehingga bank sering disebut sebagai jantung dari sistem keuangan. Keberadaan aset bank dalam bentuk kepercayaan masyarakat perlu selalu dijaga mengingat kepercayaan masyarakat sangat dibutuhkan bank untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dan fungsi bank serta mencegah terjadinya bank runs [...]
DPR dan Pemberantasan Korupsi
Oleh: Yunus Husein
RESISTENSI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik tertentu terhadap upaya penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah berakhir.
Kendati demikian, peristiwa itu masih meninggalkan kesan dan pesan bahwa DPR dan partai politik belum sepenuhnya mendukung upaya pemberantasan korupsi di republik tercinta ini. Padahal dalam sejarah, seperti terjadi di banyak negara,semisal Inggris [...]
« Previous Entries
