Makalah

>>>Saat ini yang menjadi “concern” hampir semua negara adalah dengan semakin meningkatnya kemajuan dibidang teknolgi membuat semakin meningkat pula kejahatan money laundering dalam aspek keuangan yang berada dalam ruang Iingkup internasional. Saat ini pelaku tindak kejahatan mempunyai banyak pilihan mengenai dimana dan bagaimana mereka menginginkan uang hasil kejahatan menjadi kelihatan ‘bersih’ dan ‘sah menurut hukum’. Perkembangan teknologi perbankan internasional yang telah memberikan jalan bagi tumbuhnya jaringan perbankan lokal/regional menjadi suatu lembaga keuangan global telah memberikan kesempatan kepada pelaku money laundering untuk memanfaatkan jaringan layanan tersebut yang berdampak uang hasil transaksi ilegal menjadi legal dalam dunia bisnis di pasar keuangan internasional.1_kegiatan-pemutihan-uang_yh_x.pdf

>>>Money Laundering diterjemahkan dengan pemutihan uang atau pencucian uang. Dalam tulisan ini digunakan istilah money laundering atau pencucian uang. kejahatan pencucian uang atau “money laundering” bertujuan untuk melindungi atau menutupi suatu aktivitas criminal yang menjadi sumber dari dana atau uang yang akan “dibersihkan”. Aktivitas criminal dimaksud misalnya perdagangan gelap narkotika (drug trafficking) atau penggelapan pajak (illegal tax avoidance atau Tax Avasion). Dengan  demikian, pemicu dari kejahatan pencucian uang sebenarnya adalah suatu tindak pidana atau aktivitas kriminal. Kegiatan ini memungkinkan para pelaku kejahatan untuk menyembunyikan asal-usul sebanarnya dari suatu dana atau uang hasil kejahatan. Melalui kegiatan ini pula para pelaku akhirnya dapat menikmati dan menggunakan hasil kejahatannya secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil kegiatan yang sah/legal.2_moneylaundering_-langkah-negara-kita_x.pdf

>>>Pemberantasan kegiatan money laundering (pencucian uang) dapat dilakukan melalui pendekatan pidana atau pendekatan bukan pidana, seperti pengaturan dan tindakan administratif. Partisipasi Pemerintah RI dalam upaya pemberantasan kegiatan pencucian uang merupakan pelaksanaan dari amanat PBB dalam the UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988 yang kemudian diratifikasi oleh Pemerintah melalui UU No.7 Tahun 1997. Dengan penandatanganan konvensi tersebut maka setiap negara penandatangan diharuskan untuk menetapkan kegiatan pencucian uang sebagai suatu tindak kejahatan dan mengambil langkah-Iangkah agar pihak yang berwajib dapat mengidentifikasikan, melacak dan membekukan atau menyita hasil perdagangan obat bius. Di bawah ini adalah beberapa langkah yang telah diambil oleh Pemerintah RI untuk menindaklanjuti komitmen pemberantasan kegiatan pencucian uang.3_kegiatan-ml_yh_x.pdf

>>>Kejahatan peredaran gelap narkoba sejak lama diyakini memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang. Sejarah perkembangan tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan obat bius merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan asal (predicate crime) yang utama yang melahirkan kejahatan pencucian uang. Organized crime selalu menggunakan metode pencucian uang ini untuk menyembu-nyikan, menyamarkan atau mengaburkan hasil bisnis haram itu agar nampak seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan yang sah. Selanjutnya, uang hasil jual beli narkoba yang telah dicuci itu digunakan lagi untuk melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan-kejahatan baru.8_hubungan-narkoba-dan-tppu_x.pdf

>>>Di berbagai negara, seperti di negara-negara maju masalah money laundering ini sudah diatur dalam undang-undang yang menyatakan perbuatan ini sebagai tindak pidana dan menghukum para pelakunya.  Bahkan di Amerika Serikat, pada tanggal 5 Februari 2001 dikeluarkan Report on Correspondent Banking “A Gateway to Money Laundering” oleh US Senate Permanent Sub-Committee on Investigation yang menyimpulkan bahwa US correspondent banking telah memberikan/menyediakan jalan atau membukakan pintu gerbang (gateway) bagi perbankan luar negeri dan kliennya yang terlibat tindakan kriminal untuk melakukan pencucian uang di Amerika Serikat.11_upaya-memberantas-pencucian-uang_x.pdf

>>>Setelah melewati review yang dilakukan oleh negara-negara yang tergabung dalam Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Indonesia pada bulan Juni 2001 untuk pertama kalinya dimasukkan ke dalam NCCTs (Non-Cooperative Countries and Territories). Predikat sebagai NCCTs  diberikan kepada suatu negara atau teritori yang dianggap tidak mau bekerja sama dalam upaya global memerangi kejahatan money laundering. “Vonis” FATF kepada Indonesia itu didasarkan atas beberapa pertimbangan yaitu belum adanya peraturan perundang-undangan yang menyatakan pencucian uang sebagai tindak pidana, loopholes dalam pengaturan lembaga keuangan terutama lembaga keuangan non-bank, terbatasnya sumber daya yang dimiliki, serta minimnya kerjasama internasional dalam upaya memerangi kejahatan pencucian uang.12_pencegahan-pemberantasan-tppu-di-ind_x.pdf

>>>Meskipun perang melawan korupsi di Indonesia telah dilakukan sejak tahun 1967 dengan pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi melalui Keputusan Presiden No. 228/1967, korupsi hingga kini masih menjadi persoalan serius bangsa kita. Pembentukan tim-tim sejenis kemudian menjadi fenomena yang silih berganti seiring dengan kegagalan melaksanakan misi yang diembannya masing-masing. Yang terakhir, kegagalan TGTPK dan KPKPN menjadi bukti bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia menghadapi berbagai persoalan teknis dan non teknis yang cukup kronis. Memang masih terlalu pagi menilai keberhasilan KPK, namun setidaknya apa yang telah dilakukan KPK dan Timtas Tipikor memberi harapan kepada kita bahwa pemberantasan korupsi telah dilakukan secara sungguh-sungguh.13_upaya-membantu-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi_yh_x%e2%80%a6.pdf

>>>Keterpurukan negara Indonesia dalam berbagai segi, diantaranya rendahnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pengangguran, kemiskinan, dan kriminalitas disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya kepastian hukum, relatifnya rendahnya tingkat kompetisi perdagangan, dan kurangnya insentif yang menyebabkan iklim  berusaha dapat berjalan secara kondusif. Hal ini antara lain disebabkan oleh tingkat korupsi yang cukup tinggi, baik dalam sektor pemerintahan maupun swasta.14_pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-melalui-uu-tppu_x.pdf

>>>Dengan menggunakan paradigma baru ini pemberantasan kejahatan lebih difokuskan pada pengejaran hasil kejahatan melalui metode deteksi dan penelusuran aliran dana (follow the money). Pendekatan ini di banyak negara diakui lebih menjanjikan keberhasilannya ketimbang mengejar pelaku kejahatan yang biasanya memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan.15_strategi-memberantas-pembalak-liar_x.pdf

>>>Upaya masyarakat dunia memerangi money laundering sesungguhnya telah berlangsung sejak lama. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional pertama yang mengambil gagasan untuk menyusun perangkat hukum internasional memerangi money laundering. Lahirnya rezim hukum internasional untuk memerangi kejahatan pencucian uang dengan dikeluarkannya United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Vienna Convention 1988), dimulai pada saat masyarakat internasional merasa frustasi dalam memberantas kejahatan perdagangan gelap obat bius. Hal ini dapat dimengerti mengingat objek yang diperangi adalah organized crime yang memiliki struktur organisasi yang solod dengan pembagian wewenang yang jelas, sumber pendanaan yang sangat kuas dan memiliki jaringan kerja yang melintasi batas negara.16_tppu-dalam-perspektif-hukum-internasional_x.pdf

>>>Pemicu dari tindak pidana pencucian uang sebenamya adalah suatu tindak pidana atau aktivitas kriminal, seperti perdagangan gelap narkotika, korupsi dan penyuapan. Kegiatan money laundering ini memungkinkan para pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul sebenamya dari suatu dana atau uang hasil tindak pidana yang dilakukan. Melalui kegiatan ini pula para pelaku akhimya dapat menikmati dan menggunakan hasil tindak pidananya secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil kegiatan yang sahllegal dan selanjutnya mengembangkan lagi tindak pidana yang dilakukannya. Dengan semakin berkembang hasil tindak pidana dan tindak pidana itu sendiri, mereka dapat mempunyai pengaruh yang kuat di bidang ekonomi atau politik yang sudah tentu dapat merugikan orang banyak.17_keberadaan-uu-ml_yh_x.pdf

>>>Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan, dewasa ini bank telah menjadi sarana utama untuk kegiatan money laundering dikarenakan sektor inilah yang ban yak menawarkan jasa-jasa dan instruments dalam lalu lintas keuangan, yang akan digunakan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal-usul suatu dana. Dengan adanya globalisasi perbankan maka melalui sistem perbankan dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Melalui mekanisme ini pula dana hasil kejahatan bergerak dari satu negara ke negara lain yang belum ditopang oleh sistem hukum yang kuat untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang atau bahkan bergerak ke negara yang menerapkan ketentuan rahasia bank secara sangat ketat.18_implementasi-uu-tppu_yh_x.pdf

>>>Penjelasan Umum UU Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan pera`n serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perudangan perpajakan. Agar kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan secara efektif maka terhadap pelanggaran dalam ketentuan perpajakan dikenakan sanksi pidana baik pidana penjara maupun pengenaan denda.19_seputar-amandemen-uu-no15_x.pdf

>>>Setelah melewati review yang dilakukan oleh negara-negara yang tergabung dalam Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), Indonesia pada bulan Juni 2001 untuk pertama kalinya dimasukkan ke dalam NCCTs (Non-Cooperative Countries and Territories). Predikat sebagai NCCTs  diberikan kepada suatu negara atau teritori yang dianggap tidak mau bekerja sama dalam upaya global memerangi kejahatan money laundering. “Vonis” FATF kepada Indonesia itu didasarkan atas beberapa pertimbangan yaitu belum adanya peraturan perundang-undangan yang menyatakan pencucian uang sebagai tindak pidana, loopholes dalam pengaturan lembaga keuangan terutama lembaga keuangan non-bank, terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki, serta minimnya kerjasama internasional dalam upaya memerangi kejahatan pencucian uang.20_uu-tppu-dalam-bayang2-hukum-internasional_x.pdf

>>>Dalam perkembangan selanjutnya, pengertian tindak pidana pencucian uang diperluas tidak hanya kepada para pelaku langsung, tetapi juga mencakup pihak-pihak yang membantu terjadinya kejahatan pencucian uang. Masuk dalam kategori ini misalnya seseorang yang membantu orang lain untuk menyembunyikan sebuah rumah yang diketahuinya atau patut diketahuinya dibeli dengan menggunakan uang hasil korupsi.  Undang-undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 3 ayat (2) bahkan memasukkan unsur percobaan, pembantuan, atau permufakatan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana yang diancam pidana penjara dan pidana denda.21_urgensi-uu-tppu_x.pdf

>>>Dewasa ini perlawanan terhadap kegiatan pencucian uang (money laundering) secara internasional semakin meningkat, bahkan di banyak negara maupun secara regional hal tersebut telah menjadi salah satu agenda politik yang selalu dibahas. Beberapa hal yang mendorong sejumlah pemerintah untuk memerangi pencucian uang terutama adalah kepedulian terhadap kejahatan yang terorganisir (organized crime) yang hasilnya selama ini belum terjamah oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di samping adanya tekanan internasional terhadap negara yang belum menerapkan rezim anti money laundering dengan sepenuhnya, seperti yang dialami oleh Filipina dan Indonesia.22_peranan-ppatk-sebagai-fiu_x.pdf

>>>Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) yang diundangkan pada tanggal 17 April 2002 bukan saja telah menyatakan, bahwa perbuatan pencucian uang merupakan suatu tindak pidana, tetapi juga telah melahirkan suatu lembaga baru yang bernama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Banyak pihak yang turut menentukan keberhasilan pelaksanaan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, yaitu PPATK; aparat penegak hukum: Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta Bea Cukai; para regulator: yaitu Bank Indonesia, Departemen Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal; penyedia jasa keuangan, yaitu perbankan, asuransi,perusahaan pembiayaan , dana pensiun,perusahaan efek, pengelola reksa dana; media masa ;dan masyarakat. Pada kesempatan ini penulis akan membahas masalah tugas dan wewenang PPATK dan peranannya di dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.23_ppatk_tugas_wewenag_peran_yh_x.pdf

>>>Dari data statistik yang ada, jumlah transaksi pencucian uang mencapai kisaran USD 300 milyar – USD 500 milyar setiap tahunnya. Michael Camdessus, mantan Managing Director International Monetary Fund (IMF) memperkirakan skala transaksi pencucian uang mencapai 2%-5% Gross Domestic Produck (GDP) dunia. Sejumlah dana ini pada umumnya berasal dari tindak pidana korupsi; penyuapan; penyelundupan barang; penyelundupan tenaga kerja; tindak pidana perbankan; narkotika; psikotropika; perdagangan budak, wanita dan anak; penculikan; perdagangan senjata gelap; terorisme; pencurian; penggelapan; maupun penipuan. Melihat angka tersebut, maka dapat dikatakan pula bahwa money laundering merupakan “bisnis” terbesar ketiga setelah foreign exchange market dan minyak dunia.24_peran-ppatk-mencegah-lembaga-keuangan_yh_x.pdf

>>>Secara konsep,  pendekatan yang dilakukan oleh tindak pidana pencucian uang,  adalah mengejar uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan, dengan alasan. Pertama, bila mengejar pelakuknya relatif lebih sulit dan beresiko. Kedua, bila dibandingkan dengan mengejar pelaku akan lebih mudah dengan mengejar hasil dari kejahatan, Ketiga, hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana itu sendiri (live bloods of the crime). Bila hasil kejahatan ini dikejar, dan disita untuk negara dengan sendirinya akan mengurangi tindak kejahatan itu sendiri.25_peran-ppatk-dalam-mendeteksi-pencucian-uang-10-mei_x.pdf

>>>Kejahatan pencucian uang atau “money laundering” bertujuan untuk melindungi atau menutupi suatu aktivitas kriminal yang menjadi sumber dari dana atau uang yang akan “dibersihkan”. Aktivitas kriminal dimaksud misalnya adalah perdagangan gelap narkotika (drug trafficking) atau penggelapan pajak (illegal tax avoidance). Dengan demikian pemicu dari kejahatan pencucian uang sebenarnya adalah suatu tindak pidana atau aktivitas kriminal. Kegiatan ini memungkinkan para pelaku kejahatan untuk menyembunyikan asal-usul sebenarnya dari suatu dana atau uang hasil kejahatan yang dilakukan. Melalui kegiatan ini pula para pelaku akhirnya dapat menikmati dan menggunakan hasil kejahatannya secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil kegiatan yang sah/legal.26_beberapa-petunjuk-bagi-bank_yh_x.pdf

>>>Berdasarkan report on Correspondent Banking “A Gateway to Money Laundering” yang dikeluarkan oleh US Senate Permanent Sub-Committee on Investigation maka perbankan AS dibatasi dalam pembukaan hubungan koresponden dengan shell banks; mengakhiri hubungan koresponden dengan high risk foreign banks khususnya shell banks; mengidentifikasi offshore banks dan bank-bank di negara lain yang memiliki pengawasan yang lemah, control anti money laundering yang lemah dan k~rahasiaan bank yang ketat. Rekomendasi ini tentunya akan mempengaruhi bank-bank di Indonesia yang melakukan hubungan korespondensi dengan bank di AS, mengingat Indonesia belum memiliki UU tentang Anti Money Laundering, masih ketatnya ketentuan rahasia bank serta masuknya Indonesia dalam kategori Non Cooperative Countries and territorries (NCCTs). 27_kebijakan-bank-indonesia_yh_x.pdf

>>>Menko Polkam Bambang Yudhoyono, sebagai pemimpin rapat ketika itu menyebutkan bahwa masalah kejahatan pencucian uang ini merupakan masalah yang harus diberantas secara bersama oleh berbagai instansi, lembaga keuangan dan komponen masyarakat secara luas. Dan ini menjadi komitmen kita bersama. Persoalan ini menjadi penting, sebab dampak yang ditimbulkannya berimbas secara langsung bagi stabilitas perekonomian Indonesia, bahkan perekonomian dan politik secara global. 28_penanganan-tppu-dan-penerapan-kyc_yh_x.pdf

>>>Belum adanya suatu rezim anti pencucian uang yang memadai telah mengakibatkan masuknya Indonesia ke dalam daftar negara yang tidak kooperatif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (non cooperative countries and territories/NCCTs) oleh Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering sejak bulan Juni 2001. Dimasukkannya Indonesia ke dalam daftar NCCTs telah membawa konsekwensi negatif tersendiri baik secara ekonomis maupun politis. Secara ekonomis, masuk ke dalam daftar NCCT’s mengakibatkan mahalnya biaya yang ditanggung oleh industri keuangan Indonesia khususnya perbankan nasional apabila melakukan transaski dengan mitranya di luar negeri (risk  premium). Biaya ini tentunya  menjadi beban tambahan bagi perekonomian yang pada gilirannya  mengurangi daya saing produk-produk Indonesia di luar negeri. Sedangkan secara politis, masuknya Indonesia ke dalam NCCT’s dapat menggangu pergaulan Indonesia di kancah internasional.29_arti-penting-rezim-aml_x.pdf

>>>Pembangunan rejim anti pencucian uang Indonesia secara formal ditandai dengan diberlakukannya Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada 17 April 2002, walaupun sebenarnya upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang secara parsial dan sporadis telah dilakukan sebelum dikeluarkannya undang-undang tersebut. Upaya itu misalnya terlihat dalam ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia yaitu Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah.30_urgensi-pelaksanaan-uu-tppu_x.pdf

>>>Pada tahun 2001, Indonesia dimasukkan ke dalam Non-Cooperative Countries and Territories (NCCTs) oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) karena dinilai tidak memenuhi forty Recommendations. Kondisi inilah yang membangun kesadaran Pemerintah Indonesia akan pentingnya memiliki rezim anti pencucian uang yang efektif. Baru pada tanggal 11 Februari 2005 yang lalu, Indonesia telah berhasil keluar dari daftar NCCTs karena Indonesia dinilai telah berhasil memenuhi syarat minimal suatu rezim anti pencucian uang berdasarkan standar yang mereka keluarkan yang dikenal dengan FATF 40+9 Recommendations.31_pembangunan-rezim-aml-dalam-perspektif-amandemen-uutppu%e2%80%a6.pdf

>>>Tidak dapat dipungkiri bahwa inisiatif pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari masuknya Indonesia ke dalam daftar Non Cooperative Countries and Territories (NCCTs) oleh FATF (Financial Action Task Force on money laundering) pada bulan Juni 2001. Dimasukkannya Indonesia ke dalam daftar itu, membuat Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah-langkah strategis yaitu diantaranya menyusun Undang-undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), dan pendirian PPATK, sebuah institusi dengan tugas pokok melakukan koordinasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.32_upaya-indonesia-keluar-dari-nccts_x.pdf

>>>Meningkatnya tindak pidana yang berskala nasional maupun internasional dengan memanfaatkan sistem keuangan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal usul dana hasil tindak pidana membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Kegiatan penyembunyian aset atau pengaburan asal usul hasil tindak pidana yang lebih dikenal dengan money laundering ini telah menjadi transnational crime karena prosesnya tidak hanya dilakukan di dalam suatu negara melainkan telah melewati batas-batas negara (crossborder).33_pembangunan-rezim-aml-dan-profesi-akuntan_x.pdf

>>>Tidak diragukan lagi, bahwa  pajak merupakan sumber pendapatan  utama dana untuk pembangunan, karena  sebagian besar penerimanaan APBN berasal dari pajak. Dengan demikian pembayar pajak merupakan “pahlwan pembangunan” yang menggerakkan roda pembangunan di segala bidang di negeri ini. Di pihak lain fiskus juga berperan penting di dalam memungut pajak dari para wajib pajak.34_single-identity-dan-ml_x.pdf

>>>Pemberitaan di media massa — antara lain Asian Wall Street Journal dan Washington Post — yang terbit beberapa waku lalu menyebut banyaknya kasus tindak pidana keuangan di In­donesia, di mana kemudian pe-laku menyembunyikan hasil kejahatannya di negara tetangga. Ironisnya, Indonesia menghadapi kesulitan di dalam melakukan penelusuran dan pengembalian aset hasil tindak pidana tersebut. 35_mutual-legal-assistance-dan-penegakan-hukum_x.pdf

>>>Apa sebenarnya peranan MLA bagi penegakan hukum perkara tindak pidana pencucian uang yang bersifat lintas lintas batas negara ini? Bagaimana pengaturan MLA ini berdasarkan standar internasional dan apakah UU No. 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang baru disahkan beberapa waktu lalu sudah dapat mendukung penegakan hukum perkara tindak pidana pencucian uang?36_perspektif-dan-upaya-melalui-mla_x.pdf

>>>Dewan Perwakilan Rakyat DPR) sedang membahas Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan usul inisiatif dari badan terhormat itu sendiri. Sayangnya, pembahasan RUU ini berjalan agak tersendat-sendat. Padahal, penyelesaian segera RUU ini sangat perlu dalam rangka pengungkapan kasus-kasus tindak pidana pada umumnya, terutama tindak pidana yang luar biasa (extraordinary crime), seperti korupsi, terorisme dan pencucian uang. 37_pentingnya-perlindungan-saksi-pelapor_x.pdf

>>>Konsekuensi dari semakin tumbuh dan berkembangnya hasil tindak pidana dan tindak pidana itu sendiri adalah semakin kuatnya pengaruh pelaku kejahatan di bidang ekonomi atau politik yang sudah tentu pada akhirnya sangat merugikan orang banyak serta merusak tatanan perekonomian nasional. Oleh sebab itu aktifitas pencucian uang harus dicegah dan diberantas agar intensitas kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan uang atau aset yang jumlahnya besar itu dapat diminimalisasi sehingga tingkat kriminalitas menurun dan pada gilirannya stabilitas perekonomian nasional dapat terjaga dengan baik.42_perkembangan-terkini-rezim-aml_yh_x.pdf

>>>Kurang rapinya administrasi kependudukan menimbulkan banyak masalah. Misalnya Penyedia Jasa Keuangan (PJK) seperti bank dan asuransi dalam rangka menerapkan ketentuan tentang prinsip mengenal nasabah (know your customer) mengalami kesulitan melakukan verifikasi kebenaran dokumen identitas diri yang diserahkan oleh calon nasabahnya. Seringkali bank tanpa sadar menerima nasabah yang menggunakan identitas palsu atau asli tapi palsu (ASPAL). 43_pentingnya-single-identification-number.pdf     
 
 

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

7 Tanggapan to “Makalah”

RSS Feed for YUNUS HUSEIN Comments RSS Feed

Mohon lebih lengkap lagi penjelasannya

keren banget…
mas.. terimakasih

terima kasih

makalah anda banyak membantu saya dalam penyelesaian skripsi saya

thanks ya buat bahannya

thanks ya buat bahan;a

Mari kita bangun rezim anti ML. Oiya makalah nya boleh ya di email. Sy lg buat disertasi ttg ML


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: