Payung Hukum Krisis

Posted on Juli 8, 2008. Filed under: Uncategorized |

Oleh: Yunus Husein

KRISIS ekonomi yang terjadi pada 1997/1998 lalu memberikan pelajaran berharga sangat mahal. Biaya yangdikeluarkan untuk mengatasi krisis lebih dari Rp600 triliun, untuk membayar simpanan masyarakat yang ada di bank dan untuk merekapitalisasi bank-bank yang mengalami kegagalan.

Krisis ini menimbulkan situasi bagaikan memakan buah simalakama. Mengambil tindakan ataupun tidak mengambil tindakan mempunyai risiko yang serbasulit. Risiko bagi pribadi dan lembaga atau risiko bagi industri perbankan. Untuk mengambil tindakan atau diskresi dalam mengatasi krisis, banyak kegamangan yang dialami pejabat publik karena belum ada dasar hukum yang jelas dan kuat.

Akibatnya, sebagian pejabat Bank Indonesia diperiksa oleh aparat penegak hukum,bahkan ada yang sempat mendekam di penjara sebagai korban dari kebijakan yang diambilnya. Situasi ini dimanfaatkan oleh oknum penegak hukum, sehingga melahirkan kasus aliran dana Bank Indonesia kepada para penegak hukum yang sekarang sedang diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Setelah krisis pun trauma masih ada,sehingga banyak pejabat yang mencari selamat dan enggan untuk mengambil tindakan atau keputusan yang mengandung risiko. Setelah krisis berlalu sepuluh tahun pun sisa-sisa permasalahan yang ditimbulkan krisis tidak kunjung tuntas, seperti masalah pelunasan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang kini kembali hangat.

Masalah ini lebih sulit lagi diselesaikan karena banyak politisi yang memolitisasi masalah ini.Semua ini sudah tentu merugikan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Karena itu, perlu dipikirkan suatu payung hukum untuk mengatur bagaimana cara mengatasi krisis ekonomi dengan sebaik-baiknya dan aparatur negara dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Keadaan Bahaya

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 12).Peraturan pelaksanaan yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang No 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

Dari materi UU tersebut terlihat,keadaan bahaya hanya menyangkut masalah keamanan atau ketertiban umum,bahaya perang,keutuhan wilayah, atau gejala yang membahayakan kehidupan negara. Dalam kehidupan sekarang ini, yang dipengaruhi globalisasi dan situasi yang abnormal, keadaan bahaya dapat saja timbul dari masalah lain seperti krisis politik, krisis ekonomi,krisis multidimensi,dan bencana alam.

Sebutlah sebagai contoh krisis politik pada 1965-1966 dan tahun 1997-1998 dan krisis multidimensi tahun 1997- 1998 dan bencana tsunami tahun 2004. Bahkan, keadaan bahaya yang ditimbulkan dapat lebih berbahaya dan lebih besar dari keadaan bahaya yang timbul dari masalah keamanan dan ketertiban. Untuk mengatasi keadaan bahaya yang timbul dari bencana alam, sudah ada Undang-Undang No 24/2007 tentang Bencana Alam.

Karena itu perlu dipikirkan untuk menyusun undangundang yang mengatur penanggulangan keadaan bahaya yang timbul dari berbagai krisis, seperti krisis ekonomi,agar kekuasaan negara dapat berjalan sebagaimana mestinya dan krisis dapat diselesaikan sebaikbaiknya.

Ranah Hukum Tata Negara

Masalah payung hukum krisis adalah masalah hukum tata negara.Ahli hukum tata negara dan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie dalam Hukum Tata Negara Darurat (2007),menyatakan, di dalam doktrin dualisme konstitusional dikembangkan pemahaman mengenai keharusan adanya ketentuan yang mengatur dua sistem hukum yang berbeda.

Sistem yang pertama berlaku untuk keadaan normal demi melindungi hak-hak dan kebebasan sistem dan yang kedua berlaku untuk keadaan darurat. Hukum yang berlaku untuk keadaan darurat disebut hukum tata negara darurat. Di dalamnya berlaku doktrin yang disebut George Jellineck sebagai ”onrecht word recht”—sesuatu yang melanggar hukum menjadi berdasar atas hukum, sesuatu yang bukan hukum menjadi hukum.

Hukum yang bersifat tidak normal ini hanya berlaku dalam keadaan tidak normal pula (hlm 22-23).Aturan hukum ini dimaksudkan untuk mengatasi keadaan tidak normal, bersifat sementara dan dituangkan dalam bentuk hukum tersendiri (hlm 270). Penyelesaian krisis ekonomi tidak dapat dilakukan dengan aturan seperti hukum pidana dan perdata saja. Penyelesaian dengan pendekatan pidana dan perdata tidak akan menyelesaikan krisis. Ini juga yang melahirkan kasus aliran dana Bank Indonesia kepada para penegak hukum secara tuntas seperti terbukti selama ini.

UU vs Perpu

Ada yang berpendapat bahwa pada saat ini kita tidak perlu membuat rancangan undang-undang sebagai payung hukum untuk krisis karena nanti presiden dapat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undangundang (perppu).

Hal ini sama saja dengan mencari payung setelah hujan turun. Berdasarkan pengalaman, krisis sering berlangsung begitu cepat dan sikap pejabat pemerintah kerap kurang solid dan kurang siap, sehingga tindakan yang diambil terlambat. Karena itu, lebih baik payungnya disediakan sekarang, sebelum hujan (krisis) itu datang, sesuai dengan Pasal 12 UUD 1945.

Begitu krisis datang,yang pertama kali perlu dilakukan bukanlah membuat pengaturan dalam bentuk perppu, tetapi presiden menyatakan keadaan bahaya yang timbul dari krisis. Ada tiga pilihan untuk menyatakan keadaan bahaya ini. Dalam bentuk keputusan presiden,peraturan presiden, atauperppu.MenurutPasal46 ayat 1 (c) UU No 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,pengumuman keadaan bahaya diumumkan dalam bentuk peraturan presiden.

Menurut Jimly Asshiddiqie, pengumuman keadaan bahaya ini lebih tepat dalam bentuk keputusan presiden (hlm 277-2780).Perppu masih diperlukan kalau nanti pada waktu krisis masih diperlukan pengaturan yang bersifat mendesak karena perppu adalah fungsi legislasi dalam keadaan yang mendesak.

Manfaat Payung Hukum Krisis

Ada beberapa manfaat adanya undang-undang sebagai payung di dalam menghadapi krisis. Pertama, penyelesaian dapat dilakukan secara komprehensif dan tidak tambal sulam dan salah mengambil tindakan.Kedua, ada kejelasan tanggung jawab di antara berbagai instansi pemerintah yang menangani krisis.

Ketiga, penyelesaian lebih tuntas dan tidak bertele-tele dalam jangka waktu yang panjang. Keempat, ada kepastian hukum bagi aparatur negara yang melakukan tindakan atau diskresi.Kelima, menghindari kebijakan seorang kepala negara atau pejabat atau kebijakan suatu instansi diadili di kemudian hari.

Keenam, dapat menghindari akibat dan korban yang lebih banyak karena adanya krisis atau salah menangani krisis. Walau disediakan payung hukum, apabila terbukti ada pejabat yang memanfaatkan situasi krisis atau menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau orang lain sampai menimbulkan kerugian negara,sudah tentu harus diambil tindakan hukum yang tegas. (*)

Tulisan ini merupakan pendapat pribadi.

*) Anggota Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)

dan Kepala PPATK.

================================= 

Dimuat dalam Koran Seputar Indonesia (Sindo)

7 April 2008, Kolom Analisis, Hlm. 1

Make a Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: