SP3 Sang Obligor BLBI

Posted on Juli 8, 2008. Filed under: Uncategorized |

 

Oleh: Yunus Husein

Pada Selasa,6 Mei 2008, Haswandi, hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengeluarkan putusan yang cukup mengejutkan.

Dia mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap pemerintah/Jaksa Agung. Sang hakim memutuskan untuk memerintahkan Kejaksaan Agung melanjutkan penyidikan kasus penyalahgunaan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) atas nama Syamsul Nursalim, pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang menikmati BLBI sebesar Rp10,09 triliun.

Putusan ini mementahkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang diterbitkan Kejaksaan Agung pada 13 Juli 2004. Bagaimana kita menyikapi putusan pengadilan tersebut? Bagaimana dampak dibatalkannya SP3 Syamsul Nursalim itu? Menurut seorang jaksa senior, keputusan untuk menerbitkan SP3 diibaratkan dengan keputusan suami untuk menceraikan istrinya.Keputusan ini sah-sah saja,tetapi kurang disenangi dan tidak populer.

Situasi ini menjadi semakin sulit dengan tertangkapnya jaksa Urip Tri Gunawan (UTG) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).UTG sebelumnya adalah ketua tim yang menyelidiki penyelesaian kewajiban pemegang saham BDNI, Syamsul Nursalim. Seperti yang diberitakan media massa, jaksa UTG tertangkap di salah satu rumah Syamsul Nursalim. Dalam penyelesaian kewajiban pemegang saham BDNI ini tercium adanya ”perselingkuhan” oleh pihak yang mengeluarkan SP3. Menurut KUHAP, SP3 dapat dikeluarkan berdasarkan beberapa alasan.

Pertama, tidak diperoleh alat bukti yang cukup untuk meneruskan perkara. Kedua, perbuatan yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana. Ketiga, penghentian penyidikan dilakukan demi hukum,misalnya karena alasan seseorang tidak dapat dituntut dua kali atas dasar perbuatan yang sama, tersangka meninggal, dan kedaluwarsa. Syamsul Nursalim ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Desember 2000 dan SP3 dikeluarkan pada 13 Juli 2004 dengan alasan perbuatan yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.

Pada umumnya SP3 tidak bersifat final sehingga tetap terbuka kemungkinan dibuka kembali kasusnya.Proses membuka kembali ini bisa terjadi apabila permohonan praperadilan terhadap SP3 itu dikabulkan hakim atau penyidik menemukan adanya alat bukti baru.

Dampak Putusan

Putusan praperadilan merupakan salah satu bentuk kontrol terhadap jaksa selaku penyidik dalam tindak pidana korupsi.Hal ini dimanfaatkan oleh pencari keadilan (MAKI) untuk mempraperadilankan SP3 Syamsul Nursalim.

Bagi pemohon praperadilan dan masyarakat luas, putusan pengadilan ini dapat dianggap sebagai angin baru untuk memperjuangkan keadilan di dalam penyelesaian tagihan BLBI. Dengan dikabulkannya permohonan pembatalan SP3 Syamsul Nursalim, terdapat dua pilihan bagi Kejaksaan Agung: mengajukan banding atau menerima putusan tersebut dan melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Syamsul Nursalim. Kalau kejaksaan mengajukan banding,perlu dipergunakan alasan kuat, misalnya putusan itu berdampak sangat luas karena dapat menjadi preseden untuk membuka semua perkara BLBI yang sudah dihentikan penyelidikan/ penyidikannya karena sudah memperoleh keterangan lunas dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Penghentian penyelidikan/ penyidikan ini sesuai dengan Instruksi Presiden No 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum. Kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham, diktum pertama instruksi presiden tersebut menyebutkan hal berikut ini.

”Dalam hal pemberian kepastian hukum menyangkut pembebasan debitor dari aspek pidana yang terkait langsung dengan program Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPU) yang masih dalam tahap penyelidikan, penyidikan dan/atau penuntutan oleh instansi penegak hukum, maka sekaligus juga dilakukan dengan proses penghentian penanganan aspek pidananya yang pelaksanaannya tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.”

Keadilan dan Kepastian Hukum

Tujuan hukum adalah untuk keadilan dan kepastian hukum.Antara keduanya harus ada keseimbangan. Keseimbangan antara keduanya bisa berada pada titik yang berbeda.Di satu sisi pembatalan SP3 ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kepercayaan terhadap pemerintah/ Kejaksaan Agung menjadi merosot.

Bagi tersangka, pembatalan SP3 ini mungkin saja dianggap melanggar hak asasinya untuk memperoleh pengakuan, jaminan,perlindungan,dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum seperti yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.Debitor BLBI lainnya tidak akan tertarik menempuh penyelesaian perdata berdasarkan perjanjian untuk memenuhi kewajibannya. Di sisi lain pembatalan SP3 ini dianggap adil dan sebagai salah satu ben-tuk koreksi terhadap pihak Kejaksaan Agung.

Permasalahannya bagaimana mencari keseimbangan antara unsur kepastian hukum dan keadilan dalam kasus pembatalan SP3 ini? Dalam situasi normal seharusnya penyelesaian masalah ini dapat mengutamakan kepastian hukum dibandingkan keadilan.Artinya SP3 Syamsul Nursalim diharapkan menjamin kepastian hukum bagi yang bersangkutan dan obligor BLBI lainnya. Dalam hal ini situasinya agak berbeda karena kasus ini tercemar oleh adanya perbuatan tercela dari oknum jaksa yang pernah menagani kasus ini.

Di samping itu, Syamsul Nursalim adalah salah satu tersangka yang pernah meminta izin untuk berobat di luar negeri pada 2001, tetapi hingga kini tidak pernah kembali ke Tanah Air. Dengan dua fakta tersebut,agak sulit kita untuk mendahulukan kepastian hukum dibandingkan dengan keadilan. Lebih-lebih lagi dalam kasus ini keadilan yang kita inginkan adalah semacam keadilan transisional.Keadilan ini berusaha membongkar praktik hukum masa lalu yang kurang bersih, mengutamakan kepentingan rakyat dan kedaulatan rakyat, serta ingin menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan demokrasi.

Akhirnya walaupun dampak putusan praperadilan ini sangat luas, kita tetap harus menghormatinya untuk menjaga kewibawaan hukum dan lembaga peradilan itu sendiri.Kewajiban kita semua untuk menjaga kehormatan itu untuk tegaknya negara hukum yang demokratis di Indonesia. Kalau ada yang tidak puas dengan putusan ini, undang-undang sudah menyediakan upaya hukum dengan meminta putusan akhir kepada pengadilan tinggi, yaitu Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.(*)

Tulisan ini merupakan pendapat pribadi.

Yunus Husein
Kepala PPATK dan anggota Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)  

 

=================================== 

Dimuat dalam Harian Seputar Indonesia (Sindo)

Senin, 12 Mei 2008. Kolom Opini halaman 12

 

Make a Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: