PEMBERHENTIAN DIREKTUR BUMN

Posted on Juli 9, 2008. Filed under: Uncategorized |

Oleh: Yunus Husein

Akhir-akhir ini terjadi pemberhentian  beberapa anggota direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh Dewan Komisaris BUMN tersebut atas permintaan Menteri Negara  BUMN. Pemberhentian Ali Herman Ibrahim sebagai Direktur Pembangkitan dan Energi Primer PT Perusahaan Listrik Negara misalnya, karena terganggunya pasokan batu bara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap  Tanjung Jati B. Gangguan itu dapat mengancam keamanan kelistrikan Jawa-Bali. Putusan pemberhentian dilakukan pada Rapat Dewan Komisaris tanggal 4 Desember 2007 dan setelah disampaikan kepada Direksi PLN, Direksi dapat menerima putusan tersebut. Menteri Negara BUMN  berpendapat pendisiplinan (pemberhentian) dilakukan karena yang bersangkutan bertanggungjawab langsung dalam pengoperasian pembangkit. Menteri menilai telah terjadi kelalaian, karena gangguan pasokan batu bara karena cuaca buruk sudah terjadi untuk kedua kalinya. (Kompas 6 Januari 2008).

Biasanya keputusan pemberhentian sementara anggota direksi BUMN  dilakukan oleh Dewan Komisaris atas permintaan Pemegang saham, yaitu pemerintah yang diwakili oleh Menteri Negara BUMN. Pemberhentian tersebut sudah tentu  sejalan dengan kepentingan  salah satu pemangk kepentingan (stakeholder), yaitu pemegang saham dalam hal ini Pemerintah Indonesia. Pemberhentian ini  terkait bukan saja  dengan public governance tetapi juga corporate governance. Apakah pemberhentian tersebut sudah sesuai dengan kepentingan pemangku kepentingan lainnya, yaitu karyawan, pelanggan, pemasok, kreditur dan masyarakat ? Apakah pemberhentian tersebut sudah sesuai dengan kepentingan perusahaan perseroan? Di sinilah diperlukan peranan komisaris independen untuk menilai   secara obyektif sesuai dengan hati nurani dan  independensinya.

 

 Komisaris Independen

 Komisaris independen belum diatur  dalam Undang-undang no. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tetapi sudah diatur dalam Surat Keputusan Direksi BEJ No. Kep.315/BEJ/062000 untuk perusahaan terbuka. Dalam perusahaan terbuka jumlah komisaris independen sekitar 30% atau sepertiga dari seluruh komisaris. Untuk peningkatan Good Corporate Governance (GCG)  komisaris independen ini akhirnya diatur juga dalam undang-undang No. 47 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan UU No. 1 Tahun 1995.  Pengaturan oleh UU PT ini berlaku baik untuk perseroan biasa (tertutup), perseroan terbuka dan perseroan umum, tetapi mengandung norma yang kurang tegas, yaitu menggunakan kata ”dapat”. Dalam Pasal  120  UU tersebut disebutkan, bahwa Anggaran Dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih Komisaris Independen (ayat 1). Komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya (ayat 2). Apa tugas khusus dari Komisaris Independen yang berbeda dengan komisaris lainnya tidak diatur dalam UU tentang PT  tersebut. Mengingat pengaturan yang demikian dapatlah dipastikan, bahwa tidak akan banyak minat perseroan tertutup untuk memiliki komisaris independen, mungkin karena tidak banyak  kepentingan pemegang saham minoritas yang harus dilindungi dan dengan pertimbangan efisiensi.  Komisaris Independen menurut pedoman yang dikeluarkan oleh Task Force Komite Nasional Kebijakan  Corporate Governence adalah anggota dewan komisaris yag tidak  terafiliasi dengan Direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Misi Komisaris Independen adalah mendorong terciptanya iklim yang lebih obyektif dan menempatkan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan perusahaan dan kepentingan stakeholder sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris. Keberadan  Komisaris Independen ini sangat diperlukan untuk menjaga kepentingan para pemegang saham minoritas, pemangku kepentingan lainnya dan kepentingan perseroan itu sendiri.

 

Pemberhentian Direktur BUMN

Menurut ketentuan yang berlaku baik UU PT atau UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pemberhentian direktur BUMN oleh RUPS dimungkinkan. UU no. 74 tahun 2007 tentang PT mengatur, bahwa anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan Keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya (Pasal 105 ayat 1). Bahkan, dewan komisaris juga dapat memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya (pasal 106 ayat 1). Menurut pasal 17 UU BUMN dimungkinkan juga pemberhentian anggota direksi BUMN sewaktu-waktu oleh RUPS.

Dengan demikian terdapat dua organ perusahaan yang dapat memberhentikan anggota direksi BUMN sewaktu-waktu , yaitu RUPS dan  Dewan Komisaris. Dalam hal terjadi perselisihan antara Dewan Komisaris dan direksi terdapat kemungkinan Dewan Komisaris akan memberhentikan anggota dewan direksi. Untuk BUMN hal ini kemungkinannya sangat kecil, karena peran dominan dalam pemberhentian anggota direksi ádalah pada pemegang saham yang diwakili Menteri Negara BUMN. Oleh karena itu, pemberhentian anggota direksi BUMN biasanya dilakukan atas inisiatif pemerintah sebagai pemegang saham. Inisiatif pemegang sahamini disalurkan melalui Dewan Komisaris yang sudah tentu sulit untuk menolak kepentingan  pemegang saham /pemerintah. Apalagi anggota Dewan Komisaris di BUMN  sebagian berasal dari mantan pejabat atau mantan tim sukses atau duduk di komisaris sebagai suatu kompromi politik, sehingga sulit sekali untuk bertindak benar-benar independen, walaupun  UU BUMN meminta Dewan Komisaris untuk PT bertindak secara independen (Pasal 28 ayat 2).Bahkan seringkali anggota komisaris semacam ini tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk di bidang perseroan dan usaha dan manajemen perseroan.

               

Aspek Good Governance

Putusan pemberhentian anggota direksi BUMN selama ini dilakukan secara cukup transparan, karena informasi, proses dan keputusannya dapat diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemberhentian itu dilakukan oleh Dewan Komisaris atas permintaan pemegang saham sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian dilakukan karena anggota direksi lalai melaksanakan  tugasnya dengan baik. Menurut UU BUMN sebelum melaksanakan tugas direksi harus menandatangani kontrak manajemen. Setelah itu, direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian perusahaan (Pasal 16 dan 19). Disinilah terdapat aspek akuntabilitas dan responsibilitas yang sangat penting dalam good governance.

Sesuai dengan UU PT anggota direksi yang diberhentikan harus diberikan kesempatan untuk membela diri dalam RUPS yang diselenggarakan 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian. RUPS dapat mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga) puluh hari RUPS tidak diselenggarakan atau tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara menjadi batal (Pasal 106). Walaupun demikian, mengingat Menteri negara BUMN dapat juga bertindak sebagai RUPS yang mengangkat dan memberhentikan anggota direksi dapat dipastikan, bahwa  RUPS tetap dapat berlangsung dan dapat menerima pemberhentian sementara yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Sekarang ini kebutuhan akan adanya komisaris independen baru dilakukan untuk perusahaan terbuka yang memang memiliki banyak pemegang saham minoritas. Untuk masa yang akan datang kebutuhan akan adanya komisaris independen sebaiknya bukan saja untuk perusahaan terbuka, tetapi juga untuk perseroan publik dan perseroan tertutup. Dalam hal ini bukan saja kepentingan pemegang saham minoritas yang perlu dilindungi tetapi juga kepentingan perusahaan dan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Kalau perlu komisaris independen ini jumlahnya cukup dominan sehingga dewan komisaris benar-benar independen di dalam  melaksanakan tugasnya. Dalam hal terdapat  perbedaan  kepentingan atau benturan kepentingan antara direksi atau antara perseroan dengan pemegang saham, diharapkan dewan komisaris dapat sebagai penyeimbang dan  mengambil keputusan secara obyektif dan independen, walaupun pemegang saham itu ádalah pemerintah. Hal ini penting untuk  pelaksanaan good governance pada perusahaan yang peranannya sangat penting untuk pembangunan nasional dan di dalam menghadapi persaingan global. Lebih-lebih lagi  UU PT yang baru tidak lagi memberikan kedudukan yang super  kepada RUPS di atas direksi dan dewan komisaris, tetapi kedudukan ketiganya adalah setara. (*)

 

*) Kepala PPATK

Anggota Komite Nasional Kebijakan Governance

=================================

Dimuat dalam Koran Seputar Indonesia (Sindo)

Make a Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: