Sang Pelapor dan Perlindungan Sanksi

Posted on Juli 9, 2008. Filed under: Uncategorized |

Oleh: Yunus Husein

Sejarah perlindungan saksi di Indonesia tidaklah semenarik yang terjadi di Amerika Serikat. Karena itu perlindungan saksi belum secara drastis mengubah pandangan bangsa ini mengenai pemaknaan eksistensinya. Dalam beberapa jenis kasus, bahkan, persfektif masyarakat termasuk penegak hukum tentang saksi bahkan masih keliru.

Sejumlah kasus sempat menyeruak menyangkut keberadaan saksi di Indonesia diantaranya kasus Khairiansah Salman, mantan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang membongkar kasus suap dan korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ada juga kasus Endin Wahyudin yang melaporkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh beberapa orang hakim.

Kasus terbaru yang mendapat sorotan adalah kasus Vincentius Amin Sutanto, mantan eksekutif top Asian Agri, yang melaporkan dugaan manipulasi pajak di tempat kerjanya.

Beberapa kasus ini memiliki satu kesamaan: berbuah ”serangan balik” dari pihak yang dilaporkan. Dalam kasus Endin, misalnya, mendapat serangan balik dari hakim dengan mengadukannya. Ia dituding telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Sang hakim kemudian bebas dari hukuman, sementara sang pelapor dihukum oleh pengadilan.

Kasus Vincent merupakan kasus paling menarik, karena melibatkan orang dalam dari satu pihak yang diduga melakukan suatu kejahatan. Berbeda dengan kasus lain, Vincent terlebih dahulu dinyatakan sebagai tersangka dalam melakukan pembobolan sekitar Rp 28 milyar milik PT Asian Agri Oil and Fats Ltd. di Singapura, salah satu anak perusahaan Asian Agri Group.

Pada saat menjadi tersangka dan buron itulah Vincent kabur ke Singapura. Ia sempat berencana bunuh diri dan akan menyerahkan diri ke polisi di sana, karena merasa keselamatannya terancam di Indonesia. Namun, berkat bantuan wartawan Tempo, Vincent kemudian dihubungkan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hanya KPK yang waktu itu dipercayai Vincent untuk menerima laporannya. Selanjutnya Vincent menyerahkan diri dan melaporkan dugaan pengemplangan pajak Asian Agri yang diduga merugikan negara sedikitnya Rp 1,3 Triliun.

Penghukuman terhadap Vincent atas kasus pembobolan perusahaannya berlangsung begitu lancar. Ia dijerat dengan dengan dakwaan kumulatif tindak pidana pencucian uang dan pemalsuan surat. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan Vincent bersalah dan dihukum sebelas tahun penjara, diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta.

Serangan terhadap Vincent tak hanya dalam satu kasus saja, aparat penyidik Polda Metro Jaya, sempat akan menjerat Vincent dengan perkara tindak pidana pemalsuan paspor yang dilakukannya pada Oktober 2006 di Singkawang, Kalimantan Barat. Perkaranya sudah dilimpahkan ke Kepolisian Resor Singkawang.

Kasus Vincent menjadi menarik karena berkaitan dengan dengan masalah perlindungan saksi. Ia telah memberikan informasi atas atas satu kejahatan sangat besar pada saat Undang-undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah diberlakukan. Di Indonesia juga telah berlaku Undang-undang No. 15 Tahun 2002—sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003—tentangTindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan peraturan pelaksanaannya.

 

Pengaturan Mengenai Perlindungan Saksi

Selain diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006, peraturan tentang Perlindungan Saksi ,  Pelapor dan korban  tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Di bidang tindak pidana korupsi perlindungan terhadap saksi dan pelapor diatur pada Pasal 41 ayat (2) e UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 15 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.

Kita juga memiliki PP No. 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Pencucian Uang.  Peraturan ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia  (KAPOLRI) No. 17 Tahun 2005 yang berlaku sejak  30 Desember 2005.

Berdasarkan peraturan-peraturan itu, perlindungan yang diberikan kebanyakan sebatas terhadap ancaman fisik atau psykhis. Baru dalam UU Pencucian uang dan UU 13/2006 diatur perlindungan terhadap ancaman yuridis, seperti ancaman gugatan perdata dan pidana terhadap saksi atau pelapor, yang  dibuat sebagai “serangan balik” dari terlapor seperti yang dialami Endin.

Perlu ditegaskan kembali bahwa, perlindungan terhadap saksi harus diberikan atas dua hal, perlindungan hukum dan perlindungan khusus terhadap ancaman.

Perlindungan hukum dapat berupa kekebalan yang diberikan kepada pelapor dan saksi untuk tidak dapat digugat atau dituntut baik secara perdata maupun pidana. Tentu dengan catatan, sepanjang yang bersangkutan memberikan kesaksian atau laporan  dengan i’tikad baik atau  yang bersangkutan tidak sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri. Perlindungan hukum lain adalah berupa larangan bagi siapapun untuk membocorkan nama pelapor atau kewajiban merahasiakan  nama pelapor disertai dengan ancaman pidana terhadap pelanggarannya.

Semua saksi,  pelapor dan korban memerlukan perlindungan hukum ini. Perlindungan khusus kepada saksi, pelapor dan korban diberikan oleh negara  untuk mengatasi kemungkinan ancaman yang membahayakan diri,  jiwa dan harta bendanya termasuk keluarganya.

Karena itu, perlindungannya pun harus meliputi perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik, mental, serta terhadap harta benda. Perlindungan semacam ini harus dilakukan terhadap seluruh saksi/pelapor, termasuk terhadap Vincentius Amin Sutanto, sebagai pihak saksi dan pelapor atas dugaan tindak pidana Asian Agri, meski dia memang terlibat tindak pidana tersendiri.

 

Belajar dari Amerika

Kasus Vincent merupakan satu momentum baru dalam sejarah perlindungan saksi di Indonesia. Ia harus mendapat perlindungan khusus, seperti kasus Endin yang telah direfleksikan dengan adanya ketentuan perlindungan yuridis bahwa saksi dan pelapor tidak dapat digugat baik secara perdata maupun pidana.

Perlindungan  khusus terhadap Vincent menyangkut perlindungan yuridis untuk memberikan keringanan pidana yang dijatuhkan atas perbuatannya. Hal ini perlu diberikan atas dasar keberaniannya dalam memberikan kesaksian membongkar dugaan kejahatan besar.

Pemberian keringanan ini sebenarnya telah diatur dalam Pasal 10 ayat (2) UU No. 13 Tahun  2006. Namun, dalam kenyataannya penegak hukum justru memberikan dakwaan kumulatif menyangkut tindak pidana pencucian uang dan pemalsuan surat.

Sangat jarang sekali dalam satu kasus aparat penegak hukum secara kompak melakukan dakwaan kumulatif tersebut. Lagipula terasa ganjil melihat kasus Vincent diperkarakan di pengadilan dalam waktu yang relatif cepat dengan hukuman yang berat. Bahkan vonis dijatuhkan tanpa menunggu atau menghubungkan dengan kesaksiannya dalam kasus yang melibatkan korporasi.

Informasi Vincent atas dugaan manipulasi pajak Asian Agri sangat penting bagi terbongkarnya kejahatan yang terorganisir dan besar. Di Amerika, kerjasama penegak hukum dan saksi yang merupakan ’orang dalam’ dari satu ’organisasi kejahatan besar’ telah dilakukan sejak tahun 1950-an.

Mereka memberikan penghargaan yang besar terhadap anggota kelompok mafia yang mau bersaksi membongkar kejahatan organisasinya. Bentuk penghargaan yang diberikan termasuk kompensasi pidana yang dijatuhkan kepada saksi yang juga terlibat kasus kejahatan tersebut.

Salah satunya adalah kasus Joe Valachi yang membongkar kejahatan Omerta pada tahun 1962. Jaksa penuntut umum menuntut hukuman mati atas pembunuhan yang dilakukan oleh Valachi, namun karena ia bersaksi atas satu kejahatan yang lebih besar tuntutan hukumannya menjadi penjara seumur hidup.

Adanya informasi dari para saksi/pelapor yang juga merupakan pihak dari satu organisasi yang melakukan kejahatan merupakan terobosan besar untuk membantu mengungkapkan kejahatan-kejahatan terorganisir. Saya yakin, masih banyak kejahatan terorganisir lainnya yang sangat sulit diungkap penegak hukum tanpa melibatkan orang dalam yang mau bersaksi.

Penghargaan terhadap saksi harus diberikan, termasuk memberikan perlindungan khusus dari sanksi. Saksi perlu dihargai mengingat keberaniannya dan konsekuensi yang yang dihadapinya—berupa teror fisik, harta benda, pekerjaan, mental dan jiwa. Dan Vincent layak mendapat perlindungan khusus itu.

 

*) Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis.

======================================== 

Dimuat dalam Rubrik “Kolom”

Majalah Tempo edisi 7-13 Januari 2008

Halaman 118-119.

Make a Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Satu Tanggapan to “Sang Pelapor dan Perlindungan Sanksi”

RSS Feed for YUNUS HUSEIN Comments RSS Feed

Pak Yunus, saya menjalankan himbauan / aturan mengenai kewajiban melapor kalau mengetahui adanya penyipangan, namun laporan sy dibocorkan oknum lembaga negara yg saya lapori, shg saya dipecat tanpa dibayar hak2 saya (kontrak pegawai waktu terbatas). kemana sy bisa mencari keadiln?


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: