Dirty Money

Posted on Februari 26, 2009. Filed under: Artikel |

Sumbangan Uang Haram

 

Oleh : Yunus Husein

 

Semua agama mengajarkan kita untuk rajin menyumbang atau bersedekah. Biasanya orang bersedekah dengan kelebihan rezekinya yang halal.


Namun,akhir-akhir ini kita banyak menyaksikan juga orang yang menyumbang dengan uang haram yang berasal dari tindak pidana yang bukan hak dan rezekinya. Sumbangan berasal dari kader partai atau pihak lain yang ingin mengamankan kepentingannya. Bagaimanakah peraturan mengenai sumbangan yang berasal dari hasil tindak pidana? Bagaimana pula sikap kita mengenai masalah ini?


Peraturan yang Berlaku


Sumbanganyangberasaldari tindak pidana ini juga pernah terjadi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 ketika mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (Rokhmin Dahuri) menyumbang kepada salah satu calon presiden atau tim suksesnya dalam jumlah ratusan juta rupiah.


Sumbangan semacam ini tidak dilarang UU No 2/2008 tentang Partai Politik dan UU No 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Legislatif.Begitu juga dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum, larangan itu tidak terlihat. Walaupun demikian,ada UU lain yang melarang sumbangan uang haram seperti yang diatur dalam Pasal 3 dan 6 UU No 15/2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU).


Pasal 3 UU TPPU melarang setiap orang untuk menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.Pasal 6 UU yang sama melarang orang untuk menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, atau penukaran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.


Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan hukuman penjara minimum lima tahun penjara dan maksimum lima belas tahun penjara ditambah dengan denda minimum seratus juta rupiah dan maksimum lima belas miliar rupiah.


Dalam perspektif UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, si pemberi dan penerima sumbangan dapat dituntut ketentuan tentang gratifikasi atau suap-menyuap, khususnya apabila penerima sumbangan memiliki jabatan pegawai negeri atau pejabat publik.Sumbangan semacam ini biasanya terkait dengan kekuasaan atau wewenang yang melekat atau dianggap melekat pada jabatan dan kedudukan penerima suap.

Budaya Suap


Budaya suap mewarnai kehidupan kita sehari-hari di masyarakat, pemerintahan, dunia swasta,dan partai politik (parpol).Apalagi,perekrutan kaderkader parpol masih diwarnai kolusi, korupsi,dan nepotisme. Alhasil, kader partai pun berlomba-lomba memberikan sumbangan dan menjadi objek permintaan sumbangan.


UU tentang Partai Politik yang dahulu dan sekarang pun tidak memberikan pembatasan sumbangan dari kader anggota partai. Sumbangan semacam ini dianggap suatu hal yang biasa sebagai suatu bentuk upeti atau ”buah tangan” dari bawahan kepada atasan atau penguasa parpol. Sumber dana sumbangan pun tidak pernah ditanyakan dengan alasan kita harus selalu berprasangka baik kepada semua orang.


Sering kali penerima sumbangan adalah orang yang berpengaruh atau parpol yang berpengaruh, sehingga penegakan hukum terhadap masalah ini tidak pernah dilakukan secara tegas. Karena itulah, banyak pejabat yang berasal dari parpol atau pejabat yang ingin mempertahankan kedudukannya berupaya memberikan sumbangan dengan segala cara, baik halal maupun haram.


Situasi ini banyak dimanfaatkan parpol atau penguasa parpol karena mereka mengerti, bahwa peranannya begitu penting sebagai institusi yang merekrut pimpinan daerah, anggota legislatif, dan pimpinan nasional.


Sumbangan Haram untuk Pemilu


Sumbangan yang berasal dari hasil tindak pidana untuk kegiatan pemilu adalah suatu hal yang lebih penting lagi untuk diperhatikan.Jangan sampai anggota legislatif,kepala daerah,atau kepala negara terpilih justru sangat dipengaruhi penyumbang yang sangat dominan, sehingga dapat membahayakan kepentingan umum.


Sementara itu dalam UU tentang Pemilihan Umum Legislatif, larangan untuk menerima sumbangan yang berasal dari tindak pidana dan dengan tujuan pencucian uang (menyamarkan atau menyembunyikan hasil tindak pidana) juga belum ada.Larangan penyumbang fiktif pun tidak ada.Yang ada, hanya larangan bagi penyumbang yang tidak jelas identitasnya.


Larangan itu tentu tidak mencakup karena penyumbang yang tidak jelas identitasnya suatu hal yang berbeda dengan ”penyumbang fiktif”.Mudahmudahan ini diatur dalam RUU Pemilihan Presiden yang sedang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk menutupi kelemahan UU, ada baiknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengambil inisiatif menutupi kekurangan tersebut dan melakukan berbagai upaya untuk mencegah sumbangan uang haram dalam pemilihan umum.

 

Misalnya KPUdapatbekerjasama dengan berbagai instansi dan civil society untuk memantau sumber dana dan penggunaan dana kampanye. Mengingat KPU tidak memiliki akses untuk mengecek rekening partai atau calon,sesuai dengan UU Perbankan No 7/1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10/ 1998 (Pasal 44A), KPU dapat meminta kuasa substitusi dari partai atau calon partai untuk memonitor rekening yang dilaporkan partai atau calon yang bersangkutan atau rekening lain yang dipergunakan untuk menerima sumbangan,tetapi tidak dilaporkan.


Kalau KPU sangat sibuk dan tidak sempat melaksanakan pekerjaan ini,kuasa itu dapat disubstitusikan kepada instansi pemerintah lain atau pihak lain untuk melakukannya. Untuk mengerem perlombaan memberikan atau mencari sumbangan untuk pemilu, selain perlu dilakukan beberapa pembatasan,juga harus dibatasi jumlah maksimum bagi partai atau calon untuk mengeluarkan dana kampanye pemilihan umum.


Hal ini penting untuk mencegah ”perlombaan” mencari sumbangan dan mencegah pengaruh ”uang”yang sangat dominan dalam pemilihan umum serta untukkeadilan.Akhirnya,semuanya itu diharapkan menghasilkan pemilu yang sehat,efisien,dan berkualitas baik.


Harapan ke Depan


Diperlukankesadaranbersamabahwa uang dan kekuasaan bukanlah segala- galanya.Cara memperoleh uang dan kekuasaan juga penting diperhatikan. Sumber dan cara yang baik akan dapat meningkatkan kualitas partai politik, kader partai,pemilihan umum,pemimpin daerah dan nasional, serta pemerintahan yang bersih dan kuat.


Untuk mencapai tujuan yang baik dan mulia itu, kita harus juga menggunakan sumber dana yang sah dan halal.Hanya dengan partai politik dan pemilihan umum yang bersih dari sumbangan uang haram, yang dapat mencapai tujuan kita bersama untuk menyejahterakan bangsa Indonesia.(*)


Sumber: Harian Seputar Indonesia, Kolom Opini, 25 Juli 2008.

Make a Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: