HAM

Posted on Februari 26, 2009. Filed under: Artikel |

Momentum Bersejarah dalam Kasus Munir

Oleh : Yunus Husein

 

Pertengahan Juni 2008 lalu,polisi menetapkan Mayor Jenderal (Mayjen) Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Muchdi Purwoprandjono (PR) sebagai tersangka baru kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir.

 

Muchdi sekarang sedang menjalani proses pemeriksaan dan dalam status tahanan kepolisian. Bagaimanakah sikap kita semua atas masalah ini? Penetapan dan penahanan Muchdi PR yang mantan Komandan Kopassus dan mantan Deputi V Badan Intelijen Negara itu merupakan suatu momentum sejarah yang diukir oleh kepolisian negara. Ini adalah salah satu bentuk pelaksanaan tugas konstitusionalnya.

 

Keberadaan kepolisian sendiri diatur dalam Bab XII Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 30 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. Dalam Pasal 30 ayat (2) disebutkan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

 

Selanjutnya pada ayat (4) disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Selanjutnya dalam Undang-Undang (UU) No 2 Tahun 2004 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa tujuan kepolisian adalah mewujudkan keamanan dalam negeri dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM.

 

Melihat rumusan di atas, sungguh sangat berat dan mulia tugas kepolisian seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 yang kesemuanya adalah untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan negara berkoordinasi bersama TNI dan bahu-membahu dengan rakyat. Sayangnya selama ini ada kesan bahwa penegakan hukum terhadap perwira tinggi atau mantan perwira tinggi TNI yang pernah memegang jabatan penting sangat sulit untuk dilakukan.

 

Mereka seolah-olah atau secara de facto”agak kebal hukum”. Polisi juga belum mampu secara maksimal mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota TNI aktif.Kasus hukum pidana sipil seperti korupsi sulit diselesaikan oleh polisi mengacu pada fungsinya dalam peraturan perundang-undangan.Kepolisian belum bisa menyidik anggota TNI,sementara kalau mereka yang diduga melakukan pelanggaran itu diserahkan kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI, penyelesaiannya kurang memuaskan dengan berbagai macam alasan.

 

Umumnya masalah yang menghambat adalah sang terduga dan terperiksa merupakan perwira berpangkat tinggi.Atau bahkan hambatan bisa datang dari semangat korps yang terlalu kuat. Kadangkala ”kekebalan” ini berlanjut sampai sang pejabat pensiun. Belum lagi pengadilan yang mengadili mereka selama ini adalah pengadilan militer sehingga dipandang kurang memuaskan. Alangkahbaiknya untukwaktuyang akan datang, semua pelanggaran hukum sipil dapat diadili oleh pengadilan sipil, sedangkan pengadilan militer hanya untuk mengadili pelanggaran hukummiliter,misalnya desersi.

 

Polaini akan sesuai dengan amanat konstitusi yang mempersamakan kedudukan semua warga negara Indonesia. Kembali ke Muchdi,penulis sangat berharap penangkapannya merupakan langkah awal penegakan sistem pengadilanIndonesia.Penangkapanini diharapkan mampu membawa angin segar bagi penegakan hukum dan perlindungan hak-hak asasi manusia di Indonesia untuk masa yang akan datang sesuai dengan amanat konstitusi.

 

Jangan Dipolitisasi

Sangat besar harapan penulis agar perbaikan yang telah diretas ini tidak dirusak oleh kepentingan politik beberapa gelintir orang atau kelompok. Jangan pula mengadu-adu posisi kepolisian dengan TNI dan jangan pula menarik kembali ke sejarah mereka untuk memojokkan salah satunya. Dahulu memang kepolisian berada di bawah TNI (dahulu disebut Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

 

Kepolisian dianggap sebagai anak bungsu di antara saudara-saudaranya, Angkatan Darat,Angkatan Laut,dan Angkatan Udara. Sejak Reformasi yang dimulai tahun 1999, dilakukan pemisahan antara Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan kepolisian. Pemisahan itu ditandai dengan lahirnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No VI/MPR/ 2000 tentang Pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Indonesia. Sekarang kedudukan kepolisian sudah sangat berbeda.

 

Kepolisian diatur secara tersendiri dalam konstitusi seperti halnya TNI.Kepala Kepolisian Republik Indonesia diangkat Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sama halnya dengan Panglima TNI.Dengan demikian kita harus melihat penyelesaian kasus Muchdi bukan dengan perspektif lama, tetapi harus melihatnya dengan perspektif yang baru.

 

Di samping itu, penyelesaian ini jangan pula dikaitkan dengan keberadaan korps kepolisian yang berbeda dengan TNI sehingga dapat mempertentangkan antara keduanya. Semua pihak diharapkan tidak memolitisasi kasus ini dan memberikan kesempatan serta dukungan kepada kepolisian untuk me-nyelesaikan kasus ini sebaik- baiknya secara profesional. Pernyataan Presiden yang meminta semua instansi, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN),agar terbuka dan menerima proses hukum ini adalah suatu pertanda baik bagi penegakan hukum di Indonesia.(*)

 

Sumber: Harian Seputar Indonesia, 30 Juni 2008

Make a Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: