JPSK

Posted on Februari 26, 2009. Filed under: Artikel |

DPR dan Penyelesaian Krisis Keuangan

 

Oleh : Yunus Husein

 

Pada 18 Desember 2008 yang lalu Dewan Perwakilan Rakyat gagal mengambil putusan apakah akan mengesahkan atau menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK). Bagaimanakah dampak dari belum disahkannya Perppu tersebut oleh DPR dan bagaimanakah sikap kita sebaiknya?


Peranan DPR

 

Menurut Pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Seluruh fungsi tersebut terkait dengan penyelesaian krisis ekonomi global yang mulai memengaruhi Indonesia. Fungsi legislasi diperlukan untuk membuat undang-undang sebagai payung hukum dalam penyelesaian krisis, sehingga krisis dapat diselesaikan dengan baik, tanpa menimbulkan masalah-masalah hukum yang besar.


Fungsi anggaran diperlukan karena penyelesaian krisis diperlukan anggaran negara, misalnya untuk injeksi modal kepada badan usaha atau untuk membeli kembali saham di pasar modal (buy back). Akhirnya fungsi pengawasan diperlukan untuk mengawasi pemerintah agar penyelesaian krisis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak merugikan kepentingan umum.


Amerika Serikat (AS) memberikan contoh yang baik tentang peranan legislatif di dalam mengatasi krisis keuangan global yang bersumber dari sana. Hal ini terlihat dari putusan Kongres yang menyetujui langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden AS, termasuk memberikan suntikan dana dalam jumlah miliaran dolar AS untuk menyelamatkan industri keuangan.


Walaupun berasal dari partai yang berbeda, tapi ketika menyelesaikan krisis mereka terlihat kompak. Hal itu belum terlihat pada 10 fraksi yang ada di DPR. Di DPR terlihat ada fraksi yang fanatik mendukung pemerintah dan ada yang fanatik selalu tidak mendukung pemerintah. Selama sikap partai politik masih kurang mementingkan kepentingan nasional, sulit diharapkan DPR akan memberikan peranan yang baik di dalam penyelesaian krisis.


Dampak Belum Disahkannya Perppu


Ada dua pendapat tentang dampak belum disahkannya Perppu tentang JPSK oleh DPR. Pertama pendapat Menteri Kehakiman Andi Mattalatta yang menyatakan bahwa Perppu Nomor 4/2008 masih berlaku dan tidak batal sampai RUU JPSK yang baru disahkan. DPR tidak menolak, tetapi Presiden diminta mengajukan RUU JPSK.

 

Pendapat berbeda diajukan oleh antara lain Misbach Hidayat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, bahwa Perppu JPSK dengan sendirinya gugur dan tidak berlaku lagi karena dalam proses pengesahannya terdapat dua pilihan, yaitu menerima atau menolak. Kalau perppu tidak diterima berarti ditolak.


Pasal 22 UUD 1945 menyebutkan, perppu harus mendapatkan persetujuan DPR dalam persidangan berikut. Jika tidak mendapat persetujuan, perppu itu harus dicabut. Menurut Pasal 22 ini, seharusnya pemerintah mencabut perppu tersebut. Tetapi tampaknya pemerintah tidak akan mencabutnya sekarang, tetapi mencabutnya dengan UU JPSK yang rancangannya akan diajukan segera oleh pemerintah.


Apa pun pendapat yang berkembang, belum disahkannya perppu tersebut membuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi gamang di dalam mengambil kebijakan dalam mencegah dan menyelesaikan krisis.


Apalagi salah satu alasan penolakan adalah tidak menyetujui adanya kekebalan hukum bagi pejabat yang mengambil kebijakan menyelesaikan krisis sesuai perppu tersebut. Penolakan DPR dapat diartikan kurangnya dukungan dan komitmen DPR di dalam penyelesaian krisis. Dikhawatirkan hal ini akan memberikan sinyal negatif kepada para pelaku pasar.


Perlunya Payung Hukum


Perlunya “payung hukum” dalam penyelesaian krisis merupakan hasil dari pelajaran berharga pada waktu Indonesia menghadapi krisis 1997-1998. Sebagai kelanjutannya, Pasal 11 Undang-undang No 23/1999 diamendemen dengan menambahkan beberapa ayat. Salah satu ketentuan yang ditambahkan adalah amanat perlu dibuatnya undang-undang tentang jaring pengaman sektor keuangan.


Perlunya jaringan pengaman sektor keuangan juga dicantumkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No 3/2004. Sebagai negara dengan sistem civil law yang selalu mendasarkan tindakan pada peraturan perundang-undangan, adanya UU yang menjadi payung hukum dalam penyelesaian krisis adalah suatu hal yang mutlak perlu.


Undang-undang ini selain menjadi dasar dalam penyelesaian krisis juga dapat memberikan pengecualian pengecualian atau tindakan khusus yang diperlukan dalam penyelesaian krisis. Hal-hal yang dilarang pada waktu normal bisa saja diperbolehkan pada waktu krisis.


Begitu juga sebaliknya, bahwa hal-hal yang boleh dilakukan pada waktu normal. Dapat dilarang dilakukan pada waktu krisis. Misalnya memberikan kewenangan kepada pemerintah dan Bank Indonesia untuk memberikan injeksi dana pada industri keuangan. Hal ini sejalan dengan Pasal 12 UUD 1945 yang mengenal adanya keadaan darurat.


Keadaan darurat dapat disebabkan berbagai hal seperti militer, politik, dan ekonomi. Krisis 1987-1998 menunjukkan adanya keadaan darurat yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Hal inilah yang oleh Prof Dr Jimly Asshiddiqie dimasukkan ke ruang lingkup hukum tata negara darurat.


Perlunya Kesadaran Bersama


Belum disahkannya Perppu No 4/2008 dapat diartikan sebagai kehati- hatian anggota DPR. Sebaliknya, dapat diartikan juga bahwa anggota DPR memiliki sense of crises yang rendah dan kurangnya kesadaran perlunya “berpacu dengan waktu” di dalam menyelesaikan krisis.


Kita semua perlu menyadari bahwa untuk menyelesaikan krisis keuangan global yang sudah memengaruhi Indonesia haruslah diselesaikan dengan tanggung jawab bersama. Krisis ini berskala nasional.


Masalah nasional harusnya lebih diprioritaskan dibandingkan menyelesaikan masalah daerah, partai, atau golongan. Tinggalkanlah dulu kepentingan golongan atau partai dan selesaikanlah masalah nasional ini kalau kita ingin membuat bangsa Indonesia sejahtera sesuai kehendak konstitusi. (*)


Sumber: Harian Seputar Indonesia, Desember 2008.

Make a Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: