Pemilu

Posted on Februari 26, 2009. Filed under: Artikel |

Pemilu dan Perbankan

 

Oleh : Yunus Husein

 

 

Banyak orang yang tahu, pemilihan umum (pemilu) memerlukan dana tidak sedikit. Apalagi tidak ada pembatasan di dalam pengeluaran pemilu oleh peserta pemilu sehingga semua peserta berusaha memperoleh dana sebanyak mungkin untuk memenangi pemilu.

 

Segala cara dilakukan, baik yang halal maupun haram. Melakukan financial crime dan memanfaatkan industri keuangan adalah hal-hal di antara pilihan cara untuk mencari uang.Karena itu diperlukan kewaspadaan dari industri jasa keuangan,terutama perbankan.


Jasa Perbankan


Jasa perbankan sangat luas, baik meliputi jasa penyimpanan dana (giro, tabungan, deposito, dan sertifikat deposito), peminjaman dana (kredit) maupun jasa perbankan lain seperti transfer. Peserta pemilu pasti menggunakan jasa perbankan.Apalagi ada kewajiban peserta pemilu untuk melaporkan rekening yang dipakai untuk menampung sumbangan dana kampanye.


Karena itu, secara umum diperlukan kewaspadaan yang lebih dari industri perbankan terhadap transaksi perbankan yang dilakukan oleh partai politik,khususnya yang dilakukan tokoh-tokohnya yang termasuk kategori politically exposed person (PEP). Bank harus melakukan pemantauan yang seksama terhadap rekening dana kampanye yang dilaporkan dan rekening lain yang terkait serta transaksi perbankan.


Dalam hal ini seharusnya bank mengetahui seluruh rekening tersebut beserta profil pemiliknya sehingga dapat memudahkan pemantauan dan pelaporan jika ditemukan adanya transaksi mencurigakan. Begitu juga jika ada transaksi lain, baik yang terkait dengan rekening dana pemilu atau rekening lain seperti jual beli saham, transfer, jual beli barang yang tidak wajar yang melibatkan partai politik atau politisi,juga harus dipantau dengan saksama dan dilaporkan sebagai transaksi yang mencurigakan.


Contoh transaksi mencurigakan itu misalnya BUMN membeli saham yang dimiliki politisi dengan harga yang tinggi setelah sebelumnya dilakukan manipulasi pasar yang merupakan perbuatan terlarang di pasar modal. Begitu juga apabila ada jual beli barang dengan harga yang sangat tinggi dan tidak wajar.


Kesemuanya itu dapat menunjukkan adanya rekayasa keuangan dalam rangka memudahkan atau melegalisasi sumbangan dari BUMN atau perseorangan untuk partai atau politisi. Hal ini dilakukan untuk menghindari larangan bagi BUMN untuk memberikan sumbangan kepada partai politik.


Financial Crime


Financial crimeadalah tindak pidana yang dilakukan seseorang dengan tujuan mencari keuntungan berupa uang atau materi lain yang mempunyai nilai finansial. Dalam sejarah perbankan di Indonesia,pernah terjadi beberapa financial crime yang diduga terkait dengan politisi atau partai politik tertentu. Misalnya dalam kasus pencairan tagihan Bank Bali kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).


Tagihan Bank Bali ini sudah sekian lama gagal untuk dicairkan oleh BPPN,tetapi setelah melalui pertolongan perusahaan tertentu (PT EGP),yang dimiliki dan diurus politisi tertentu, tagihan tersebut dapat dicairkan dengan biaya yang sangat mahal. Tagihan yang berhasil dicairkan sekitar Rp904 miliar ditagih dengan biaya tagih sekitar Rp546 miliar (lebih 50% diskonto).


Yang menarik adalah tagihan berhasil dicairkan pada 1 Juni 1999, kemudian pada 3 Juni biaya penagihan dibayarkan kepada PT EGP dan afiliasinya, sementara pemilu diselenggarakan tanggal 7 Juni 1999. Begitu juga dengan kasus pembobolan Bank BNI pada 2003 yang menimbulkan kerugian pada lebih dari 1 triliun rupiah.


Pada kasus ini terlihat adanya transaksi jual beli yang tidak wajar yang melibatkan politisi.Dugaan keterlibatan politisi ini semakin nyata setelah mengetahui fakta bahwa salah satu terhukum dalam perkara ini diberi bantuan hukum pada tingkat kasasi atas beban politisi tersebut asalkan sang terhukum tidak banyak bicara.


Di samping kasus tersebut, pada waktu yang lalu ada juga kasus kredit macet pada perbankan nasional yang jumlahnya miliaran rupiah yang juga diduga kuat terkait dengan politisi atau penguasa republik ini.

Pemanfaatan Bank

 

Di satu pihak, peserta pemilu memerlukan dana yang besar. Di pihak lain bank mengelola dana nasabah dalam jumlah besar.Dalam hal ini bank dapat menjadi target penghimpunan dana.Bank dapat saja dimintai menjadi sponsor atau memasang iklan pada kegiatan yang diadakan oleh lembaga atau badan sosial yang dibuat oleh orang-orang yang mempunyai afiliasi dengan partai politik.


Dapat juga bank dimintai sumbangan langsung oleh partai politik atau afiliasinya. Fasilitas kredit dari bank juga dapat menjadi salah satu sumber dana partai politik.Politisi atau badan usaha yang terafiliasi dengan politisi dapat saja meminta kredit dari bank. Kredit ini biasanya kurang layak diberikan dan proses pemberiannya juga kurang prudent.


Besar kemungkinan kredit semacam ini akan mengalami kemacetan. Karena itu bank perlu sangat berhati-hati dalam memutuskan kredit semacam ini. Untuk mendukung pemilu yang bersih dan baik serta mencegah penyalahgunaan jasa bank dalam menghimpun dana kampanye diperlukan partisipasi yang optimal industri perbankan.


Langkah awal yang dapat dilakukan adalah agar setiap bank menerapkan ketentuan know your customer atau customer due diligence secara lebih ketat dan hati-hati. Inilah yang dinamakan enhanced due diligence (EDD). EDD harus dilaksanakan oleh senior manager untuk transaksi dengan bank seperti pembukaan rekening oleh partai politik atau politisinya.


Nasabah partai politik dan politisi seharusnya diperlukan sebagai high risk customer, terutama pada masa pemilu. Dengan demikian diperlukan perhatian khusus untuk memonitor rekening dan transaksinya.Kalau pada rekening atau transaksinya ditemukan adanya hal yang tidak lazim atau mencurigakan, hal ini harus segera dilaporkan dalam bentuk Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).


Informasi yang diperoleh dari bank dan lembaga keuangan nonbank ini dapat diinformasikan PPATK kepada Komisi Pemilu (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Masalah ini bukanlah tanggung jawab KPU dan Bawaslu semata. Ini merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kewaspadaan bersama.

 

Karena itu, kerja sama antara KPU, Bawaslu, berbagai instansi pemerintah, dunia usaha, termasuk perbankan dan civil society, adalah suatu hal yang mutlak dilakukan. Pengertian dan kerja sama dari partai politik dan politisinya juga suatu hal yang sangat penting.Kerja sama semua unsur ini dapat menjaga sistem pemilu yang baik yang akan melahirkan masyarakat yang partisipatif dan pemerintahan yang kuat. (*)


Sumber: Harian Seputar Indonesia, Kolom Opini, Senin 4 Agustus 2008

Make a Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: