Transaksi Rupiah

Posted on Februari 26, 2009. Filed under: Artikel |

Transaksi dalam Rupiah

 

Oleh : Yunus Husein

 

Setiap negara memiliki alat pembayaran yang sah yang merupakan pencerminan kedaulatan negara itu. Di Indonesia alat pembayaran yang sah adalah “rupiah”.


Walau demikian, dalam transaksi jual beli atau sewa menyewa atau transaksi lain sering kali nilai barang atau jasa yang menjadi objek perjanjian diukur atau dibayar dengan mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat (AS).Hal ini banyak terjadi di kota-kota besar, di daerah tujuan wisata, atau di daerah perbatasan dan di kawasan berikat.Mengapa mereka melakukan transaksi dengan menggunakan dolar AS?


Adakah fakta-fakta tersebut terkait melemahnya (depresiasi) nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing seperti dolar AS? Ada beberapa sebab mengapa makin banyak orang melakukan transaksi dengan menggunakan dolar AS.Pertama, karena kurangnya kepercayaan terhadap rupiah yang sering berfluktuasi dan cenderung terdepresiasi, sehingga untuk menjamin kepastian harga yang diinginkan dipergunakan dolar AS.


Kedua, di daerah tujuan wisata yang banyak dikunjungi wisatawan asing, umumnya
mereka membawa valuta asing sehingga transaksi kerap diukur atau dibayar dengan mata uang asing. Ketiga, di daerahdaerah perbatasan dengan negara lain di mana banyak beredar uang dari negara asing tersebut seperti di pulau Batam,Bintan.


Ketentuan yang Berlaku


Masalah pembayaran dengan mata uang rupiah diatur oleh Undang- Undang No 23/1999 tentang Bank Indonesia. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan, uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia.


Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang,jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia (ayat 3).Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan pidana kurungan minimal satu bulan dan maksimal tiga bulan dan denda minimal dua miliar dan maksimal 6 miliar (Pasal 65 ayat 1).


Undang-undang tersebut juga melarang setiap orang atau badan yang berada di wilayah Indonesia menolak menerima uang rupiah sebagai pembayaran atau memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi (ayat 4). Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai pidana penjara minimal satu tahun maksimal tiga tahun dan denda minimal satu miliar rupiah dan maksimal tiga miliar rupiah (Pasal 65 ayat2).


Pengecualian diberikan untuk pembayaran di tempat atau daerah tertentu, untuk maksud pembayaran atau untuk memenuhi kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis. Pengecualian itu harus dilakukan secara eksplisit dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang dikeluarkan khusus untuk itu. Sampai sekarang belum ada pengecualian untuk pembayaran di tempat atau wilayah tertentu.Kebanyakan pengecualian tidak dilakukan dengan PBI.


Pengecualian ada yang dilakukan secara implisit dalam Peraturan Bank Indonesia, misalnya yang mengatur deposito dan giro valuta asing. Ada beberapa pengecualian yang dilakukan dengan surat, misalnya penerbitan obligasi dalam valuta asing.


Kurang Dikenal


Ketentuan kewajiban pembayaran dengan mata uang rupiah banyak tidak diketahui orang,sehingga kerap diabaikan atau tidak diindahkan. Ketidaktahuan ini bukan saja oleh perorangan, tetapi juga oleh perusahaan, bahkan oleh badan usaha milik negara.


Ketidaktahuan ini memperburuk kepercayaan terhadap rupiah. Kekurang percayaan terhadap rupiah melahirkan tiga macam transaksi pembayaran. Pertama, dalam suatu transaksi nilai suatu barang atau jasa menggunakan ukuran (quotation) dolar AS, tapi diharuskan membayar dengan mata uang rupiah, misalnya pembayaran tarif hotel di Jakarta atau pembelian listrik oleh PLN dari pihak swasta.


Kedua, quotationharga dilakukan dengan dolar AS tetapi pembayaran boleh dilakukan dengan rupiah atau valuta asing, misalnya pembelian seperangkat komputer yang merupakan barang impor dilakukan dengan dolar AS atau rupiah. Ketiga, perjanjian atau quotation dilakukan dengan dolar AS dan pembayaran dilakukan harus dengan dolar AS.Misalnya jual beli barang di kawasan berikat (bonded warehouse), walaupun dengan mitra domestik.


Sepanjang dolar AS dipakai sebagai quotation dan pembayaran boleh dilakukan dengan rupiah,tampaknya masih dapat dibenarkan.Tetapi apabila pembayaran harus dilakukan dengan dolar AS, jelas hal ini bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan cenderung menolak pembayaran dengan rupiah.


Untuk mengerem permintaan valuta asing dan mengerem depresiasi nilai tukar rupiah, pemerintah dan Bank Indonesia harus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada publik, bahwa di wilayah Indonesia pembayaran harus dilakukan dengan rupiah dan tidak boleh dilakukan dalam valuta asing,kecuali Bank Indoneisa mengecualikannya secara eksplisit dalam PBI.


Kalau sosialisasi dan edukasi sudah cukup, maka penegakan hukum harus dilakukan dengan hatihati, karena pemaksaan menggunakan rupiah mungkin saja dapat mengurangi transaksi perdagangan atau memperlemah nilai tukar rupiah itu sendiri.


Depresiasi Rupiah


Indonesia sejak Agustus 1998 menggunakan sistem nilai tukar yang mengambang bebas (free floating exchange rate). Dalam sistem ini, nilai tukar rupiah ditentukan oleh penawaran dan permintaan terhadap rupiah di pasar. Begitu juga nilai tukar valuta asing seperti dolar AS ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar.


Kalau permintaan dolar AS terhadap rupiah lebih besar dari penawaran, maka nilai dolar AS akan menguat dan nilai tukar rupiah akan melemah. Tentu penawaran dan permintaan ini dipengaruhi berbagai faktor ekonomi dan nonekonomi (sentimen pasar). Makin kuat fundamen ekonomi dan faktor nonekonomi lainnya, makin percaya orang terhadap perekonomian negara itu dan mata uangnya.


Dengan makin dipercayanya suatu mata uang,permintaan akan mata uang itu semakin banyak dan nilai mata uangnya semakin kuat. Dengan demikian, untuk memperkuat nilai tukar rupiah diperlukan perbaikan fundamen ekonomi dan nonekonomi, sehingga kepercayaan terhadap mata uang rupiah meningkat.


Untuk meningkatkan kepercayaan terhadap rupiah dan menghindari fluktuasi nilai tukar mata uang ada usulan untuk mengubah sistem nilai tukarIndonesiadengan menempelkan mata uang rupiah pada salah satu mata uang asing yang kuat.Kalau perlu dilakukan ”penyederhanaan”denominasi mata uang rupiah dengan menghilangkan tiga digit/angka terakhir,sehingga pecahan seratus ribu rupiah menjadi seratus rupiah saja, sehingga secara psikologis orang makin percaya kepada rupiah.


Sudah tentu hal ini harus dikaji secara mendalam.Di samping itu,salah satu faktor nonekonomi yang harus diperbaiki adalah pemerintah dan Bank Indonesia melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya menggunakan mata uang rupiah untuk melakukan transaksi di Indonesia,sehingga kepercayaan terhadap rupiah semakin meningkat.(*)

 

Sumber: Harian Seputar Indonesia, Kolom Opini, 13 November 2008.

Make a Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Satu Tanggapan to “Transaksi Rupiah”

RSS Feed for YUNUS HUSEIN Comments RSS Feed

Salam hormat Pak,
Ada yang ingin saya tanyak terkait masalah penggunaan rupiah ini. Sebetulnya, apakah ada sanksi tertentu bagi lembaga yang hanya mau menerima matau uang asing dalam hal lembaga tersebut berkedudukan di Indonesia? Apa hanya sekadar sanksi moral saja, atau ada ketentuan lainnya. Seringkali saya menemukan lembaga2 yg hanya menerima US$ atau SIng$, mungkin hal itu terkait juga dgn nilai tukar mata uang asing yg cenderung lebih stabil…

Trima kasih untuk tanggapannya..


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: