Buku

Title

RAHASIA BANK: Privasi Versus Kepentingan Umum

Author: Yunus Husein

Publisher: Pascasarjana FH UI, 2003

ISBN 979-3115-14-9

buku-rahasia-bank.jpg Pergumulan antara kerahasiaan bank dan kepentingan umum telah berlangsung sejak lama. Satu diatas yang lain silih berganti, tergantung kepada kondisi ekonomi, politik dan berkembangnya kejahatan yang menyangkut dunia keuangan. Dalam sejarah Common Law, umpamanya, rahasia bank lahir dari hubungan kontrak antara bank dan nasabahnya. Dalam Tournier v. National Provincial and Union Bank of England [1924 } 1 K.B. 461 (1923), Pengadilan menetapkan empat kualifikasi kapan rahasia bank dapat dibuka : (1) disclosure under compulsion of law; (2) disclosure arising from a duty to the public; (3) disclosure to protect the bank’s interest; and (4) disclosure by the express or implied consent of the customer.  

Teknologi komputer bagai pedang bermata dua. Pada waktu yang sama, dengan bertambah luasnya penggunaan komputer yang telah memperbaiki kwalitas hidup kita, potensi penyalahgunaan teknologi ini menghadirkan juga ancaman yang belum pernah terjadi kepada kebebasan pribadi yang sebelumnya dipercayai tidak pernah dilanggar. Debat antara penegakan hukum dan pembelaan terhadap privasi sudah berjalan lama dan menjadi sejarah yang rumit. Di satu pihak mereka yang pro kepada memperluas kebijaksanaan kekuasaan, dan wajib melaksanakan tugas yang tak mungkin seketika dapat memberhentikan pelanggar hukum, yang mendapat keuntungan dari kemajuan teknologi, melakukan kejahatan dan menghindarkan deteksi. Di pihak lain, mereka yang ingin membatasi kekuasaan, khawatir terhadap bertambahnya kapasitas penegakan hukum akan mengakibatkan mudahnya ancaman kepada kebebasan pribadi. Tampaknya, solusi terhadap masalah ini adalah perlunya reformulasi privasi pribadi. Otomatisasi sistim perbankan global dan mudahnya memindahkan dana, menyebabkan fokus berobah dari rivasi individu kepada pengakuan lebih pentingnya kesejahteraan publik. Namun demikian, mencapai tujuan tersebut dengan menerapkan pengertian yang luas sulit untuk dibenarkan.  

Sebagai promotor, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH.,ML yang bertindak sebagai Ko-promotor. Ucapan terima kasih yang sama saya tujukan juga kepada Prof. Dr. Didik J. Rachbini, SE., MA, Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH, yang memberikan banyak masukan untuk menyempurnakan hasil penelitian ini. Begitu juga terima kasih saya kepada Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, H., Prof. Dr. Loebby Loqman, SH., MH, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., MH, Prof. Dr. Heru Soepraptomo, SH., SE, yang juga bertindak sebagai anggota team penguji. Kritik dan saran mereka di atas turut memberi warna kepada disertasi yang sekarang terbit menjadi buku ini. _dikutip dari KATA PENGANTAR Erman Rajagukguk dalam buku ini.

———————————–ooo

Title

Memerangi Kejahatan Kehutanan dan Mendorong Prinsip Kehati-hatian Perbankan Untuk Mewujudkan Pengelolaan Hutan Yang Berkelanjutan, Pendekatan Anti Pencucian Uang

Author

Bambang Setiono dan Yunus Husein

Copyright CIFOR, 2005

ISSN 0854-9818

CIFOR Occasional Paper No. 44 (1)

buku-1-yh.jpg  “Jika pembalakan liar hanyalah suatu kejahatan yang melibatkan masyarakat miskin yang kehidupannya bergantung kepada hutan, supir truk ataupun penjaga hutan yang bergaji kecil, kejahatan tersebut tentu tidak akan sulit untuk dihentikan. Dengan keterlibatan penyokong dana pembalakan liar, yang biasa disebut cukong, industri kayu legal, dan pegawai pemerintah, pembalakan liar menjadi masalah yang kompleks, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi komunitas kehutanan internasional. Pendekatan penegakan hukum kehutanan yang dilakukan saat ini gagal menangkap otak dibalik pembalakan liar. Namun demikian, pendekatan penegakan hukum pencucian uang yang menggunakan pendekatan “mengikuti uang” dapat menjadi pilihan penting untuk menghadapi aktor-aktor di belakang layar terjadinya pembalakan liar. Pendekatan baru ini mengharuskan bank dan penyedia jasa keuangan lainnya untuk lebih aktif dan hati-hati dalam menjalankan transaksi keuangan yang berkaitan dengan nasabah mereka. Nasabah bank dapat termasuk penyokong dana pembalakan liar, industri kayu, aparat penegak hukum dan aparat pemerintah. Secara keseluruhan, penggunaan rezim anti pencucian uang secara efektif akan memberikan peluang untuk mendorong prinsip kehati-hatian perbankan dan pengelolaan hutan yang lestari, serta untuk mengurangi kejahatan hutan”_dikutip dari ABSTRAK dalam buku ini.

———————————–ooo

Title

BUNGA RAMPAI ANTI PENCUCIAN UANG

Author: Yunus Husein

Publisher: Books Terrace & Library, 2007

ISBN 978-979-99024-6-7

 buku-bunga-rampai-apu.jpg “Munculnya keinginan penulis untuk menerbitkan buku ini adalah mengingat buku-buku yang membahas praktik pencucian uang (money laundering) di Indonesia sampai saat ini masih sedikit sekali. Maka dengan kehadiran buku ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pengetahuan kita tentang kejahatan pencucian uang dan penanganannya. Dalam hubungan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan buku ini, terutama kepada saudara Garda T. Paripurna, Agus Triyono, M Natsir Kongah, Fithriadi, Ivan Yustiavandana, Afra Azzahra, Aad Rusyad Nurdin dan Edi Nasution.

Buku ini merupakan kumpulan tulisan saya yang sebelumnya berbentuk makalah dan artikel dari mulai tahun 2001 hingga 2007 ini. Makalah-makalah dimaksud telah disampaikan pada berbagai kegiatan seperti seminar, sosialisasi dan pelatihan mengenai rezim anti pencucian uang, sedangkan artikel-artikel yang dimuat dalam buku ini telah pula dipublikasikan oleh beberapa media massa di Indonesia. Pada umumnya isi makalah dan artikel tersebut membahas berbagai aspek penting dari tindak pidana pencucian uang serta fungsi dan peranan PPATK sebagai focal point dalam mengkoordinasikan upaya-upaya pencegahan dan pemerantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.Di Indonesia rezim anti pencucian uang dibangun dengan melibatkan berbagai komponen, yaitu pihak pelapor (Penyedia Jasa Keuangan), otoritas industri keuangan (Bank Indonesia dan Bapepam-LK), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Komite TPPU, PPATK, penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan) serta pihak lain yang mendukungnya seperti Presiden, DPR, Publik, lembaga internasional dan institusi terkait di dalam negeri seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Departemen Kehutanan dan sebagainya.

Kerjasama dan koordinasi yang sedemikian banyaknya, yang melibatkan berbagai institusi negara dan pihak-pihak terkait lainnya, tidak bisa tidak harus didukung dengan tindakan konkrit dari setiap elemen yang terlibat dalam rezim anti pencucian uang melalui pelaksanaan fungsi dan tugas serta peranan masing-masing. Karena apabila salah satu elemen dari kesatuan rezim anti pencucian uang (sebagai suatu sistem) tersebut tidak dapat menjalankan fungsi dan tugas serta perannya dengan baik, maka hal itu bisa menjadi loophole yang dapat memberikan ruang gerak bagi pelaku pencuci uang untuk melakukan aksi-aksi kejahatan, bahkan mereka dengan leluasa dapat mengembangkan aktifitas kejahatannya.Sebagian masyarakat kita berpendapat bahwa upaya pemerintah Indonesia untuk dapat membagunan suatu rezim anti pencucian uang yang efektif tidak lain karena adanya tekanan internasional dengan berbagai ancaman yang telah dan akan diterapkan serta dampak yang mungkin timbul dari ancaman tersebut. Namun tentunya hal tersebut tidaklah sepenuhnya benar apabila ditinjau dari sisi kepentingan nasional yang lebih besar terutama dalam konteks sistem penegakan hukum dan pembangunan perekonomian nasional.

Dalam sistem penegakan hukum, rezim anti pencucian uang hadir dengan paradigma baru. Semula orientasi tindak pidana yang pada umumnya adalah mengejar pelaku pidananya, sedangkan rezim anti pencucian uang lebih mengejar pada hasil-hasul tindak pidananya. Untuk efektifitasnya, undang-undang pencucian uang telah dilengkapi dengan ketentuan khusus, antara lain pengecualian dari ketentuan rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya, azas pembuktian terbalik, serta penyitaan dan perampasan aset. Di samping itu, untuk melaksanakan rezim anti pencucian uang yang efektif, koordinasi antara instansi merupakan kunci pokok keberhasilan, diantaranya antara Komite TPPU, PPATK, penyedia jasa keuangan (termasuk bank), regulator (Bank Indonesia, Bapepam, dan Departemen Keuangan), penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan), beberapa instansi yang memiliki fungsi sebagai penyidikan dan lembaga swasta lainnya. Dalam pada itu, kerjasama dalam hal pertukaran informasi intelijen di bidang kejahatan keuangan secara internasional telah pula lakukan oleh PPATK dengan FIU negara lain. Semua kelebihan dan atau kemudahan yang telah dipersiapkan tersebut, diharapkan bisa menjadi modal dalam upaya penegakan hukum yang pada gilirannya dapat menurunkantingkat kejahatan terutama kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan ilegal”._Dikutip dari Kata Pengantar buku ini.

———————————–ooo

Negeri Sang Pencuci Uang

Hak Cipta@ Dr. Yunus Husein, SH, LLM

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan

Dr. Yunus Husein, SH, LLM

Negeri Sang Pencuci Uang, Cet. 1 Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, Agustus 2008

viii + 293 hlm + Bibliografi + Indeks, 14 cm x 21 cm 

Disain & Tataletak

Edi Nasution

Karikatur

Wawan Setiadi 

ISBN 978-979-18386-0-3

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

 

RESENSI

Sama seperti buku yang pernah dibuat oleh Dr. Yunus Husein yaitu Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, buku ini juga berisi kumpulan tulisan, baik artikel yang telah dipublikasikan oleh media massa maupun makalah yang dipresentasikan dalam berbagai seminar yang diselenggarakan di tanah air. Sebagai kumpulan tulisan tentu saja topik-topik bahasan yang ada di dalam buku ini bervariasi sehingga perlu dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Setiap bagian berisi topik-topik yang relatif berkaitan, agar terstruktur dengan baik guna memudahkan pembaca memahami pokok-pokok pikiran yang dituangkan dalam buku ini. Namun demikian tidak terhindarkan pula adanya pokok-pokok pikiran yang relatif sama dalam beberapa tulisan.

Bagian pertama dari buku ini memaparkan sejumlah negara dan teritori pencucian uang di berbagai belahan dunia. Sedangkan bagian-bagian berikutnya, selain membicarakan pendekatan anti-pencucian uang (follow the money) sebagai paradigma baru dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan perlunya penerapan good governance, juga membicarakan beberapa kejahatan yang dipandang luar biasa (extra ordinary crime) seperti korupsi dan penyuapan serta illegal logging sebagai predicate crime dari praktik pencucian uang. Kesemuanya itu berdampak sangat buruk terhadap sistem ekonomi dan keuangan dari suatu negara, bahkan tatanan perekonimian dunia.

Di era globalisasi sepertu sekarang ini, dari satu sisi kemajuan iptek yang telah kita raih tersebut menciptakan efektifitas dan efisiensi yang cukup signifikan di berbagai sektor kehidupan, namun di sisi lain, pelaku kejahatan juga telah memanfaatkannya untuk mengembangkan dan memperluas aktivitas kejahatan mereka hingga melampaui lintas-batas negara, seperti praktik pencucian uang telah menjadi transnational crime yang bisa saja dilakukan oleh Politically Exposed Persons (PEPs).

Menurut the Basle Committe on Banking Supervison (Customer Due Diligence for Banks, 2001), PEPs adalah “orang-orang terkemuka yang dipercaya untuk memegang fungsi publik termasuk pimpinan negara atau pemerintahan, politikus senior, pejabat tinggi, pejabat pengadilan atau militer, pejabat eksekutif dari badan usaha milik negara dan pimpinan partai”. Hasil-hasil kejahatan yang diterima oleh PEPs atau kerabatnya biasanya dipindahkan ke negara lain untuk dicuci, disembunyikan dan dilindungi. Hal ini bisa mereka lakukan dengan mudah dan cepat melalui private banking atau dengan memanfaatkan layanan e-commerce dan on-line banking melalui jaringan internet (Cyber-laundering).

Setahun lalu, tepatnya 17 April 2007, Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono dalam kuliah umum yang disampaikan di Istana Negara sebagai rangkaian dari peringatan hari lahir PPATK yang ke-5 antara lain menyebutkan, bahwa “kemajuan sistem keuangan ini ibarat pisau bermata dua, di satu sisi membawa manfaat bagi masyarakat, yaitu makin efisiennya transaksi itu, tetapi di sisi lain menjadi faktor pendorong terjadinya berbagai kejahatan yang modus operandinya makin hari makin canggih”. Untuk itu beliau menambahkan, bahwa ”kebijakan anti pencucian uang yang efektif merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Atas dasar itu, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 17 April 2002. Undang-undang ini secara yuridis formal telah menggolongkan tindakan kriminal bagi perbuatan pencucian uang. Melalui Undang-Undang ini pula, dibentuk PPATK sebagai lembaga sentral yang mengkoordi-nasikan upaya anti pencucian uang, serta memberi landasan hukum yang kokoh bagi pencegahan dan pemberantasan money laundering di tanah air”.

Untuk lebih mengefektifkan rezim anti pencucian uang di Indonesia, berbagai instansi terkait dibawah koordinasi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan telah membuat Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk periode 2007-2011. Dalam sambutannya Menko Polhukam Widodo AS menyatakan bahwa Strategi Nasional dimaksud: pertama, merupakan kebijakan nasional yang dirumus-kan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan sebagai arah kebijakan dan kerangka pengembangan rezim anti pencucian uang Indonesia dalam kurun waktu lima tahun ke depan; kedua, pada dasarnya adalah upaya kita bersama untuk dapat mendu-kung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang secara sistematis dan tepat sasaran; dan ketiga, diharapkan dapat menjadi kerangka acuan kerja bagi semua pihak yang pada akhirnya diharapkan mampu membuahkan hasil konkrit dan nyata dengan menciptakan segala sinergi dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh negara-bangsa Indonesia. |EN|

———————————–ooo

RAHASIA BANK DAN PENEGAKAN HUKUM
Oleh: Dr. Yunus Husein, SH, LLM
Cetakan pertama, September 2010
viii + 185 hlm + Bibliografi + Indeks, 15 cm x 22 cm
Disain cover: Fatimah Az Zahra
Tataletak Isi : Edi Nasution
HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANGUNDANG

Pada saat ini, praktis di semua negara berlaku ketentuan rahasia bank secara universal. Ketentuan rahasia bank ini diperlukan bukan saja untuk kepentingan nasabah bank, tetapi juga untuk kepentingan industri perbankan, bangsa dan negara. Sebagai lembaga kepercayaan yang mempunyai fungsi sebagai perantara keuangan (financial intermediary), bank memerlukan ketentuan rahasia bank agar dipercaya oleh nasabahnya, sehingga bank dapat menghimpun dana dari masyarakat. Dana dari masyarakat itulah yang disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan pembiayaan, untuk membiayai kegiatan investasi dan produksi. Kegiatan investasi dan produksi inilah yang menghasilkan barang dan jasa dan
menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi ada lapangan kerja yang terbuka, ada barang dan jasa yang dapat dikonsumsi dan diekspor, ada pajak yang masuk ke negara baik dari perorangan maupun dari perusahaan. Dengan demikian pengangguran menjadi berkurang dan kesejahteraan dan keamanan masyarakat membaik.
Di sisi lain, tegaknya hukum yang adil yang menjamin kepastian hukum merupakan suatu public good yang merupakan kebutuhan kita semua baik sebagai individu, bangsa dan negara. Penegakan hukum yang baik bukan saja diperlukan untuk perlindungan masyarakat, tetapi juga diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi investor baik dari dalam maupun luar
negeri. Dalam penegakan hukum seringkali dibutuhkan informasi dan alat bukti berupa keterangan tentang keadaan keuangan seseorang atau pelaku tindak pidana. Dengan kata lain terdapat juga kepentingan umum untuk membuka rahasia bank tersebut, misalnya untuk pemberantasan tindak pidana yang hasilnya seringkali disimpan di bank. Terlebih lagi pada dewasa ini penegakan hukum dilakukan juga dengan pendekatan mengejar hasil tindak pidana
(follow the money). Pendekatan follow the money ini perlu dilakukan dengan beberapa alasan.

Pertama, untuk mengurangi motivasi manusia sebagai homo ekonomicus untuk melakukan tindak pidana.

Kedua, jangkauannya lebih jauh dan lebih adil karena dapat menjangkau pelaku yang ada “di belakang layar”.

Ketiga, untuk memaksimalkan recovery aset hasil tindak pidana.

Keempat, pendekatam ini relatif lebih mudah karena tidak banyak mendapat resistensi.

Dengan demikian terdapat dua kepentingan umum yang bertemu, yaitu kepentingan nasabah dan industri perbankan dan kepentingan penegakan hukum. Mengingat kepentingan penegakan hukum diperlukan oleh semua pihak dan lebih besar dibandingkan dengan kepentingan perlindungan terhadap nasabah perorangan (financial privacy), maka ketentuan rahasia bank dapat diterobos untuk kepentingan penegakan hukum.

Penulis berpandangan bahwa suatu hal yang ideal dalam pengaturan ketentuan rahasia bank adalah bagaimana mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi nasabah, kepentingan perbankan di satu sisi dengan kepentingan penegakan hukum di sisi lain. Dengan kata lain, yang terpenting adalah bagaimana menciptakan adanya keseimbangan antara kedua
kepentingan tersebut. Keseimbangan tersebut bersifat dinamis, dapat berubah dari waktu ke waktu. Hanya saja kecenderungan pada akhir-akhir lebih berat kepada membuka ketentuan rahasia bank untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan penegakan hukum.

Buku ini mencoba menjelaskan tentang seluk-beluk rahasia bank, baik berupa filosofi, pengaturan, ruang lingkup rahasia bank, pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank dan beberapa aspek yang terkait dengan penegakan hukum. __ Dikutip dari KATA PENGANTAR buku ini.

———————————–ooo

http://editorsiojo85.wordpress.com/author/edinasution/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

6 Tanggapan to “Buku”

RSS Feed for YUNUS HUSEIN Comments RSS Feed

assalamualikum…saya berminat membeli buku
rahasia bank: privasi versus kepentingan umum
namun karena saat ini saya berada di Inggris
bisakah saya memesan langsung dari saudara?

selamat pagi/siang/sore/malam,,
pak, saya mahasiswa fh atma jaya.mau tanya.buku
yang bapak terbitkan bisa saya dapat di toko buku atau ada dijual dimana yah,pak?
terima kasih sbelumnya..

permisi…
pak, dimana yah saya bisa dapatkan buku bapak?
terima kasih sbelumnya..

Sdr. Hamdani dan Sdri. Wulan, terima kasih atas atensi yang anda berdua berikan atas buku saya. Namun dalam hal ini mohon dimaafkan karena buku-buku tersebut telah disumbangkan kepada pihak-pihak tertentu dan sisanya tinggal sedikit sebagai koleksi perpustakaan kami. Sekali lagi mohon kami dimaafkan. Wassalam.

maaf menganggu…
gmn ya caranya saya bisa mmbaca buku bapak ini?
ada buku lain yang mengenai rahasia bank ga? soalnya skrng saya sedang menulis skripsi mengenai rahasia bank jd saya sangat membutuhkan buku yang mengenai rahasia bank
trima kasih…

wah ramai kali ini blognya.
berkunjung neh Gan. Salam Sukses Selalu Yach All😉
BUTIK BUSANA MUSLIMAH INDONESIA MODERN


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: